JAKARTA - Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. 

Indonesia sendiri mengukur tingkat kemiskinan melalui garis kemiskinan, yang menentukan apakah seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan pengeluaran bulanan. 

Seiring dengan perkembangan sosial-ekonomi, garis kemiskinan ini dapat berubah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengurangi kemiskinan adalah melalui pemberian bantuan sosial (bansos).

Konsep Bansos dalam Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Indonesia telah lama mengandalkan bansos sebagai salah satu instrumen utama untuk mengentaskan kemiskinan. 

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah menekankan pentingnya peran Menteri Sosial dalam memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Penyaluran ini bertujuan untuk membantu keluarga miskin yang membutuhkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan pokok. 

Bantuan sosial yang diberikan antara lain berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS).

Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau lebih dikenal dengan Gus Ipul, program graduasi kemiskinan yang disertai dengan bantuan sosial berhasil mengangkat lebih dari 70.000 keluarga keluar dari kemiskinan pada tahun 2025. 

Ia menargetkan untuk meningkatkan jumlah ini menjadi lebih dari 300.000 keluarga pada tahun berikutnya, jika seluruh pihak bekerja sama dengan baik. 

"Target tahun depan di atas 300.000 keluarga. Mudah-mudahan tercapai kalau kita kerja bersama dan bersinergi," ujar Gus Ipul.

Penyempurnaan Data untuk Efektivitas Bansos

Kementerian Sosial juga melakukan perbaikan data melalui sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi sarana untuk memastikan bahwa bansos sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

 Data yang akurat dan terkini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial tidak tumpang tindih atau justru tidak tepat sasaran.

Gus Ipul menekankan pentingnya perbaikan data penerima manfaat untuk memprioritaskan mereka yang berada di kelompok rentan, seperti keluarga miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. 

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian penting dari upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih berkelanjutan. Dengan pemberdayaan, masyarakat diharapkan dapat mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial dalam jangka panjang. 

"Setelah dia masuk data, diberi bansos, dalam jangka waktu tertentu dia pindah ke program pemberdayaan," ujar Gus Ipul.

Pembenahan Tata Kelola Bansos oleh Pemerintah

Meski bantuan sosial diklaim efektif dalam mengurangi angka kemiskinan, beberapa pihak menyarankan agar tata kelola bansos dibenahi lebih lanjut. 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abidin Fikri, menyoroti pentingnya akurasi data dalam DTSEN. Menurutnya, data yang akurat adalah kunci sukses untuk menjamin bahwa penyaluran bansos tepat sasaran, sehingga tidak ada yang tertinggal atau tumpang tindih.

Namun, bukan hanya data yang menjadi perhatian. Anggota Komisi VIII DPR lainnya, Hidayat Nur Wahid (HNW), juga menyoroti panjangnya waktu bagi beberapa keluarga untuk menerima bantuan sosial. Ia mengungkapkan bahwa beberapa keluarga telah menerima bantuan selama bertahun-tahun. 

Menurut HNW, hal ini menunjukkan bahwa penerima bansos seharusnya tidak terlalu lama bergantung pada bantuan sosial. Seharusnya, langkah-langkah pemberdayaan yang lebih kuat dapat membantu mereka untuk keluar dari jerat kemiskinan secara mandiri.

Kunci Pengentasan Kemiskinan: Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam memutus mata rantai kemiskinan. Menurut Menko Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), kemiskinan tidak bisa diatasi hanya dengan pemberian bantuan sosial. 

Sebaliknya, pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti pendidikan, pelatihan, dan pendampingan ekonomi, adalah cara yang lebih efektif untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan negara. 

Cak Imin mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga membantu membangun kemandirian bangsa.

Pemberdayaan yang berhasil dapat dilihat dari contoh 332 keluarga yang berhasil keluar dari penerima bantuan sosial dan kini dinyatakan mandiri secara ekonomi. Ini merupakan bukti nyata bahwa pendekatan yang lebih holistik dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah.

 "Bansos sementara, berdaya selamanya," ujar Cak Imin, menggambarkan prinsip dasar dari upaya pengentasan kemiskinan ini.

Evaluasi Terhadap Data Kemiskinan

Menurut data terbaru dari BPS, tingkat kemiskinan Indonesia berada di angka 8,25 persen pada September 2025, sedikit lebih rendah dibandingkan angka 8,47 persen pada Maret 2025. 

Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan besar masih ada, program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah telah menunjukkan hasil yang positif. Namun, meski ada penurunan, jumlah penduduk miskin masih sangat signifikan, yaitu mencapai 23,36 juta orang pada September 2025.

Presiden Prabowo Subianto juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam upaya menghilangkan kemiskinan di Indonesia. 

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, Prabowo menyampaikan, "Kita harus berjuang bersama-sama semua unsur semua tingkatan, semua latar belakang, semua partai manapun kita harus bersatu, kita harus berjuang menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia." 

Ia menegaskan bahwa mengatasi kemiskinan bukanlah tugas yang mudah, tetapi perjuangan bersama adalah kunci untuk mencapainya.