JAKARTA - Pemerintah Kota Kupang sukses menutup rangkaian kegiatan Pekan Panutan Pembayaran Pajak Daerah 2025 yang berlangsung meriah dan penuh partisipasi di enam kecamatan. Dalam seremoni penutupan yang digelar di halaman Kantor Camat Alak, Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengapresiasi seluruh elemen masyarakat yang turut berkontribusi dalam peningkatan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak.
Antusiasme warga tercermin dari capaian penerimaan pajak sebesar Rp 8,69 miliar yang dikumpulkan dari 19.719 objek pajak selama lebih dari sebulan kegiatan berlangsung. Keberhasilan ini tak lepas dari strategi pendekatan jemput bola yang dijalankan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang. Alih-alih menunggu wajib pajak datang ke kantor, petugas hadir langsung ke setiap kecamatan guna memberikan layanan sekaligus edukasi secara personal.
“Semangat melayani ini adalah kunci keberhasilan. Prinsipnya, memerintah adalah melayani,” ujar Serena, menegaskan perubahan pendekatan yang dilakukan pemerintah demi mendekatkan layanan kepada masyarakat.
Pekan Panutan Pajak tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, melainkan juga momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah. Lewat edukasi langsung di lapangan, masyarakat diajak memahami bahwa pajak bukanlah beban, melainkan bentuk kontribusi aktif untuk masa depan daerah yang lebih baik.
Selain keberhasilan dalam pengumpulan pajak, Pemkot Kupang juga menunjukkan keseriusannya dalam menggerakkan roda ekonomi lokal. Salah satu bentuk nyatanya adalah program Saboak Sunday Market, yang memberi ruang usaha gratis bagi para pelaku UMKM setiap akhir pekan di Taman Nostalgia. Lebih dari 100 pelaku UMKM terlibat aktif tiap minggunya, sementara ratusan lainnya masih menunggu giliran.
Selama tiga minggu pertama pelaksanaan Sunday Market, perputaran uang dari kegiatan ekonomi lokal tercatat melampaui Rp 477 juta. Angka ini mencerminkan tingginya antusiasme pelaku usaha kecil dalam memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah.
“Saya cari CSR, Pak Wali Kota sisir anggaran. Semua ini demi menghidupkan ekonomi rakyat,” ungkap Serena, menegaskan semangat kerja kolektif di tengah tantangan fiskal.
Tidak berhenti sampai di situ, Pemerintah Kota Kupang juga menunjukkan kepeduliannya terhadap penguatan struktur sosial di tingkat kelurahan. Melalui penyerahan dana operasional kepada berbagai lembaga kemasyarakatan seperti LPM, RT, RW, Karang Taruna, hingga Dasawisma dan Kelurahan Siaga, pemerintah menegaskan pentingnya sinergi dari bawah untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Dana operasional yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp 2,75 juta hingga Rp 7,5 juta, tergantung peran dan kebutuhan masing-masing lembaga. Inisiatif ini dinilai penting sebagai penggerak partisipasi aktif warga dalam berbagai program pembangunan, termasuk pengelolaan lingkungan dan kegiatan pemberdayaan sosial.
Serena juga menyampaikan terima kasih kepada para wajib pajak teladan atas kedisiplinan mereka. Di kesempatan yang sama, apresiasi juga disampaikan kepada aparat penegak hukum dan lembaga lain yang mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil dan akuntabel.
“Pemerintah terus berbenah untuk menciptakan sistem perpajakan yang modern, transparan, dan mudah diakses. Sekarang, bayar pajak bisa dari mana saja, secara online, tanpa ribet,” tambah Serena dengan optimistis.
Kepala Bapenda Kota Kupang, Pah B. S. Messakh, turut menyampaikan laporan atas seluruh kegiatan yang telah dilakukan. Menurutnya, program ini merupakan bagian dari inisiatif Baronda Bapenda—sebuah langkah strategis untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dengan mendekatkan layanan dan membangun komunikasi langsung dengan masyarakat.
Ia memaparkan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan di enam kecamatan hanya menghabiskan anggaran sekitar Rp 60 juta, namun mampu menghasilkan penerimaan sebesar Rp 8 miliar. Efisiensi ini dianggap sebagai indikator keberhasilan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
“Dengan anggaran yang terbatas, hasil yang dicapai sangat maksimal. Ini adalah bukti nyata efektivitas kolaborasi lintas sektor,” jelas Pah.
Sebagai bagian dari penguatan inovasi layanan publik, proyek ini juga menjadi bagian dari pelatihan Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang diikuti oleh Kepala Bapenda dan dua pejabat lainnya. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah perluasan kanal pembayaran pajak dengan menggandeng bank nasional seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI untuk memudahkan akses warga dalam melakukan kewajibannya.
Kegiatan penutupan ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Deputi Bank Indonesia Perwakilan NTT, Ketua Majelis Jemaat GMIT Exodus Penkase, Asisten Sekda Kota Kupang, serta perwakilan perbankan, camat, lurah, dan unsur masyarakat lainnya.
Semangat gotong royong dan keterlibatan aktif masyarakat dalam program perpajakan menunjukkan bahwa Kota Kupang tengah menuju era tata kelola keuangan daerah yang inklusif dan berorientasi pada pelayanan. Pajak tak lagi sekadar kewajiban, tapi sudah menjadi bagian dari gerakan kolektif untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi semua.
Dengan capaian ini, Pemkot Kupang tidak hanya berhasil meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah hadir dan bekerja untuk kemajuan bersama.