JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menunjukkan komitmennya terhadap proses seleksi yang terbuka dan akuntabel dalam penyusunan kepemimpinan lembaga negara. Kali ini, sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) periode 2025 hingga 2030, ia mengumumkan 26 nama calon ketua dan anggota yang telah dinyatakan lolos tahap seleksi administratif.
Proses seleksi ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola lembaga negara, yang selama ini terus diupayakan pemerintah untuk lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. “Keputusan panitia seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat,” tegas Sri Mulyani dalam pengumuman resminya di Jakarta.
Mendorong Partisipasi Publik
Pengumuman 26 nama calon DK LPS bukan hanya soal administratif, tetapi juga ajakan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap rekam jejak dan integritas para calon. Seleksi tahap berikutnya akan melibatkan uji kelayakan dan kepatutan, termasuk asesmen makalah, pemeriksaan kesehatan, hingga pelibatan opini masyarakat.
Langkah ini menunjukkan betapa pentingnya peran publik dalam memastikan calon pemimpin lembaga negara memiliki kapabilitas dan integritas tinggi. Keterbukaan informasi menjadi kunci, seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi proses seleksi pejabat publik.
Masyarakat Dilibatkan Secara Aktif
Dalam keterangan resmi, disebutkan bahwa seluruh calon yang lulus seleksi administratif wajib mengikuti tahapan lebih lanjut. Salah satu yang menjadi fokus ialah keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi terkait rekam jejak dan integritas calon.
Kebijakan ini merupakan refleksi semangat keterbukaan yang selama ini terus diusung Sri Mulyani dalam pelaksanaan tugasnya di Kementerian Keuangan. Ia juga berupaya agar seluruh proses seleksi berjalan tanpa intervensi politik maupun kepentingan tertentu.
Daftar 26 Calon DK LPS
Berikut adalah 26 nama calon ketua dan anggota DK LPS periode 2025–2030 yang diumumkan Sri Mulyani berdasarkan urutan alfabet:
-Agresius R Kadiaman
-Amanlison Sembiring
-Anton Daryono
-Ary Zulfikar
-Bambang Prijambodo
-Bobby Hamzar Rafinus
-Danu Febrianto
-Didi Prakoso
-Dwityapoetra Soeyasa Besar
-Ferdinan Dwikoraja Purba
-Hermawan Setyo Wibowo
-Imam Nashirudin
-Imansyah
-Lana Soelistianingsih
-Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji
-Nugroho Agung Wijoyo
-Onny Noyorono
-Purbaya Yudhi Sadewa
-Robin Indrajid Hattari
-Rudi Rahman
-Salusra Satria
-Samsu Adi Nugroho
-Sis Apik Wijayanto
-Suwandi
-Teguh Supangkat
-Wahyu Pratomo
Calon-calon tersebut berasal dari latar belakang yang beragam: mulai dari pejabat aktif, purnabakti, akademisi, hingga profesional di sektor keuangan dan pemerintahan. Komposisi ini diharapkan memperkaya dinamika seleksi dan menghasilkan figur yang berintegritas tinggi serta kompeten.
Perbedaan Tafsir Peraturan dan Perhatian Akademisi
Meski proses seleksi ini berjalan sesuai prosedur, terdapat catatan dari kalangan akademisi mengenai aturan teknis yang menjadi bagian dari ketentuan pansel. Salah satu catatan datang dari Pakar Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, yang menyoroti adanya frasa dalam peraturan pansel yang menurutnya tidak selaras dengan Undang-Undang (UU) LPS.
Frasa "pada saat ditetapkan" menjadi sorotan karena dianggap memberi ruang bagi calon untuk tidak mundur dari jabatan di industri keuangan hingga penetapan resmi, bukan sejak pengumuman seleksi. Meski demikian, ini menjadi bagian dari diskusi publik yang sehat dalam proses demokrasi dan hukum.
“Norma yang dikeluarkan pansel DK LPS bertentangan dengan UU LPS. Ketidaksesuaian ini dapat memicu persoalan hukum dan mencederai integritas proses seleksi,” ujar Hardjuno.
Namun, kritik tersebut tidak serta-merta menghentikan proses. Justru menjadi pemicu bagi semua pihak untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai prinsip hukum yang berlaku. Sri Mulyani dan tim pansel tetap melanjutkan tahapan seleksi secara terbuka dan profesional.
Komitmen Profesional dan Kelembagaan
Terlepas dari perbedaan pendapat di ranah hukum, pengumuman calon DK LPS oleh Sri Mulyani menunjukkan pentingnya keberlangsungan lembaga negara yang solid dan dapat dipercaya publik. Sebagai garda terdepan perlindungan simpanan nasabah, LPS memerlukan jajaran komisioner yang tak hanya cakap secara teknis, namun juga memiliki dedikasi tinggi terhadap prinsip tata kelola yang baik.
Sebagai Menkeu, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemilihan calon DK LPS akan tetap mengedepankan prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas. Proses yang telah dijalankan secara bertahap ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membentuk kepemimpinan lembaga strategis negara yang bersih dan berintegritas.
Menuju DK LPS yang Lebih Kuat
Dengan nama-nama yang telah diumumkan dan berbagai tahap seleksi berikutnya yang harus dilalui, publik berharap DK LPS ke depan semakin kuat dalam menjalankan mandatnya: menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi simpanan masyarakat.
Melalui proses yang terbuka ini, Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi negara dimulai dari proses rekrutmen yang jujur, adil, dan transparan. Hal ini menjadi bagian dari upaya kolektif membangun pemerintahan yang kredibel, serta memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional.