JAKARTA - Konsolidasi organisasi menjadi penanda penting bagi arah gerak sebuah kekuatan sosial politik. Di tengah dinamika pemerintahan baru, dukungan dari organisasi kemasyarakatan dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sekaligus memastikan agenda pembangunan berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) menegaskan sikap politiknya untuk tetap solid mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Umum DPP Ormas MKGR, Adies Kadir, menyampaikan bahwa soliditas dukungan tersebut merupakan salah satu poin penting hasil Musyawarah Besar Ke-X MKGR. Sikap ini menegaskan posisi MKGR sebagai organisasi yang konsisten berada dalam barisan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
MKGR Teguhkan Dukungan Politik Pemerintahan
Penegasan dukungan tersebut disampaikan Adies Kadir dalam forum silaturahmi Ormas MKGR yang digelar di Kantor DPP MKGR pada Jumat, 16 Januari 2026.
Dalam kesempatan itu, Adies menekankan bahwa MKGR memiliki peran strategis dalam menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran, sejalan dengan arah politik Partai Golkar.
"Ormas MKGR memiliki peran strategis dalam mendukung agenda politik dan kebijakan yang diusung Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia serta solid mengawal dan mensukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran," kata Adies.
Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies menyampaikan bahwa dukungan MKGR tidak berhenti pada pernyataan sikap semata. Organisasi ini diharapkan mampu berperan aktif dalam menyukseskan program-program pemerintahan melalui kontribusi nyata di tengah masyarakat.
Peran Kader MKGR Di Posisi Strategis
Adies menjelaskan bahwa salah satu kekuatan MKGR terletak pada keberadaan kader-kadernya yang tersebar di berbagai posisi strategis, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Hal ini dinilai menjadi modal penting dalam mengawal kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Sebagai bukti kerja nyata Ormas MKGR, Alhamdulillah dari 102 Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, 53 orang adalah kader Ormas MKGR, ditambah 5 orang yang dipercaya menjadi menteri dan 2 orang Wamen di pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini adalah bukti konkret bahwa kader-kader Ormas MKGR memiliki sumber daya manusia yang hebat dan mumpuni serta siap mengabdi untuk bangsa," ungkap Adies.
Menurutnya, keberadaan kader MKGR di posisi strategis tersebut menjadi jembatan penting antara pemerintah dan masyarakat. Kader MKGR diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi program yang dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat.
Ia juga menekankan bahwa kader MKGR siap melakukan aksi-aksi nyata untuk membantu masyarakat, sejalan dengan semangat gotong royong yang menjadi nilai dasar organisasi.
Konsolidasi Kepengurusan Dan Keterwakilan Perempuan
Selain menegaskan dukungan politik, forum silaturahmi tersebut juga menjadi momentum pengukuhan kepengurusan DPP Ormas MKGR periode 2025–2030.
Dalam susunan kepengurusan yang baru, anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Ormas MKGR. Sementara itu, Ranny Fahd Arafiq yang merupakan Anggota Komisi IX DPR RI ditunjuk sebagai Bendahara Umum DPP Ormas MKGR.
Adies menyampaikan bahwa silaturahmi ini merupakan pertemuan pertama Ormas MKGR di tahun 2026. Ia juga memaparkan komposisi kepengurusan DPP Ormas MKGR periode 2025–2030 yang berjumlah 250 orang.
"Ini silaturahmi pertama Ormas MKGR di tahun 2026, dapat kami sampaikan bahwa jumlah pengurus DPP Ormas MKGR periode 2025-2030 mencapai 250 orang, terdiri dari 16 Waketum, Ketua Bidang, Wasekjen, Wabendum dan Departemen. Alhamdulillah, dari 250 pengurus yang ada, 30 persen lebih mewakili keterwakilan perempuan," sebut Adies.
Keterwakilan perempuan tersebut dinilai sebagai bagian dari komitmen MKGR untuk membangun organisasi yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Aksi Sosial Dan Soliditas Organisasi
Adies yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI menuturkan bahwa pengumuman kepengurusan DPP Ormas MKGR masa bakti 2025–2030 bertujuan untuk mengonsolidasikan seluruh jajaran pengurus. Ia berharap forum silaturahmi ini menjadi momentum untuk menyatukan kembali para kader MKGR yang sempat terpecah.
Upaya konsolidasi tersebut ditandai dengan masuknya anak dan cucu pendiri Ormas MKGR, RH Sugandhi, ke dalam kepengurusan DPP Ormas MKGR. Langkah ini dinilai sebagai simbol rekonsiliasi dan penguatan soliditas internal organisasi.
Usai pengumuman kepengurusan, para pengurus DPP Ormas MKGR dijadwalkan akan dilantik pada 5 Februari 2026. Acara pelantikan tersebut akan dikemas dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti santunan kepada 15 ribu anak yatim piatu serta pemberian bantuan kepada korban bencana alam di wilayah Sumatra.
"Sejauh ini kader Ormas MKGR juga sudah bergerak membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bencana alam khususnya di Aceh, Sumut dan Sumbar. Insya Allah nanti pada saat pelantikan, kita juga akan terus berkontribusi membantu para korban bencana alam sebagai bagian dari wujud solidaritas Ormas MKGR sesuai dengan tagline Amanat Rakyat Karya MKGR," ujar Adies.