JAKARTA - Setiap tahun, umat Islam di seluruh dunia menantikan datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh harapan dan persiapan. Salah satu pertanyaan yang selalu muncul adalah kapan tepatnya awal puasa dimulai?
Untuk tahun 2026, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai awal puasa antara dua organisasi besar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), serta pemerintah melalui Kementerian Agama. Dalam artikel ini, kita akan membahas perbedaan tersebut, serta penentuan awal puasa menurut masing-masing pihak.
Awal Puasa Versi Muhammadiyah
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, telah mengumumkan bahwa 1 Ramadhan 1447 H akan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.
Keputusan ini berdasarkan perhitungan menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, yang memungkinkan penentuan awal bulan dengan perhitungan astronomis yang lebih tepat. Dengan menggunakan kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang baru, Muhammadiyah merilis jadwal lengkap untuk seluruh bulan Ramadan dan Idul Fitri.
Metode hisab hakiki wujudul hilal yang digunakan Muhammadiyah mengandalkan penghitungan posisi bulan dan matahari yang dapat diprediksi jauh-jauh hari. Metode ini tidak memerlukan pengamatan hilal langsung, tetapi berdasarkan kalkulasi astronomis yang diakui oleh ilmuwan di bidangnya.
Sebagai hasilnya, Muhammadiyah dapat menentukan awal bulan Ramadan dan Idul Fitri dengan pasti, meskipun pengamatan hilal secara langsung belum dilakukan.
Berdasarkan perhitungan ini, Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1447 H diperkirakan jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Keputusan ini tentu menjadi acuan bagi umat Islam yang mengikuti metode hisab untuk memulai puasa dan merayakan Idul Fitri.
Perbedaan Metode Penentuan Awal Puasa
Meskipun Muhammadiyah sudah mengumumkan tanggal awal puasa, ada potensi perbedaan dengan keputusan yang diambil oleh Kementerian Agama dan Nahdlatul Ulama (NU). Perbedaan ini muncul karena masing-masing pihak menggunakan metode yang berbeda dalam menentukan awal bulan Ramadan.
Kementerian Agama dan NU cenderung lebih mengutamakan rukyatul hilal atau pengamatan hilal, selain juga menggunakan hisab dalam perhitungannya. Metode ini mengharuskan pengamatan langsung terhadap hilal (bulan sabit muda) di berbagai wilayah Indonesia pada malam tanggal 29 dari bulan Syaban.
Jika hilal terlihat, maka esok harinya dianggap sebagai 1 Ramadhan, dan puasa dimulai pada hari itu juga. Jika hilal tidak terlihat, maka bulan Syaban digenapkan menjadi 30 hari, dan Ramadan dimulai keesokan harinya.
Sidang Isbat dan Proses Penentuan Puasa
Salah satu tahapan yang menentukan perbedaan awal puasa ini adalah sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama setiap menjelang bulan Ramadan. Sidang isbat ini bertujuan untuk mengkonfirmasi hasil pengamatan hilal dari berbagai daerah di Indonesia.
Para ahli astronomi dan pengamat hilal akan melaporkan apakah hilal telah terlihat atau tidak pada hari itu. Hasil dari sidang isbat ini akan diumumkan sebagai keputusan resmi tentang dimulainya bulan Ramadan di Indonesia.
Jika hilal sudah terlihat, maka 1 Ramadhan akan dimulai pada hari itu juga. Namun, jika hilal tidak terlihat, maka puasa Ramadan akan dimulai pada hari berikutnya setelah bulan Syaban disempurnakan menjadi 30 hari.
Proses sidang isbat ini sangat penting, karena keputusan yang diambil akan menjadi acuan bagi umat Islam di Indonesia, khususnya bagi mereka yang mengikuti keputusan Kementerian Agama dan NU.
Keterlibatan Masyarakat dan Peran Organisasi Islam
Walaupun metode yang digunakan oleh Muhammadiyah, Kementerian Agama, dan NU berbeda, mereka semua memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan umat Islam dapat memulai puasa dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Islam.
Setiap tahun, masyarakat Indonesia menunggu hasil pengumuman resmi mengenai awal puasa. Hal ini menjadi momen penting bagi umat Islam untuk mempersiapkan diri dalam menjalani ibadah puasa dengan sebaik-baiknya.
Muhammadiyah telah mengambil langkah lebih awal dengan menetapkan tanggal 18 Februari 2026 sebagai hari pertama Ramadan, sementara Kementerian Agama dan NU lebih mengandalkan pengamatan hilal dan sidang isbat untuk memutuskan hari pertama puasa.
Bagi sebagian umat Islam, perbedaan ini mungkin tampak membingungkan, tetapi di Indonesia, baik Muhammadiyah, NU, maupun Kementerian Agama memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan umat dan menghormati tradisi masing-masing. Perbedaan ini bukan hanya soal metodologi, tetapi juga bagian dari keberagaman yang ada dalam praktek keagamaan di Indonesia.
Menjaga Kesatuan Umat di Tengah Perbedaan
Penting untuk diingat bahwa meskipun ada perbedaan dalam menentukan awal puasa antara Muhammadiyah dan NU, keduanya tetap menjalankan ibadah yang sama dan bertujuan untuk meraih keberkahan selama bulan Ramadan. Perbedaan metode ini merupakan hal yang biasa terjadi dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia.
Bagi umat Islam, yang terpenting adalah menjaga semangat ibadah puasa, meskipun tanggalnya bisa sedikit berbeda. Dengan menjalankan ibadah puasa dengan niat yang ikhlas dan mengikuti ajaran yang benar, umat Islam dapat meraih manfaat spiritual yang besar, terlepas dari perbedaan dalam penentuan awal Ramadan.