JAKARTA - Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan 117 unit Hunian Sementara (Huntara) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagai respons terhadap bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.
Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemulihan pascabencana di wilayah yang terdampak.
Bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta pemerintah daerah setempat, peresmian ini menandai langkah awal menuju pemulihan yang lebih komprehensif.
Huntara yang dibangun di beberapa lokasi, termasuk Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, memberikan solusi sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Meskipun sifatnya sementara, fasilitas yang disediakan sangat mendukung kehidupan sehari-hari para pengungsi yang mulai menempati hunian tersebut.
Fasilitas Lengkap Untuk Kehidupan Sehari-hari
Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam pembangunan Huntara ini adalah fasilitas lengkap yang disediakan bagi para penghuninya. Setiap unit rumah, yang memiliki ukuran sekitar 3x6 meter, dilengkapi dengan berbagai fasilitas dasar untuk mendukung kenyamanan.
Listrik yang terhubung dengan sistem yang stabil menjadi salah satu keunggulan utama, memastikan para penghuni memiliki akses terhadap sumber daya penting ini.
Selain itu, setiap unit rumah juga dilengkapi dengan fasilitas air bersih yang mengalir lancar, memungkinkan para penghuni untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih layak.
Tidak hanya fasilitas utilitas, setiap unit rumah juga dilengkapi dengan perabotan dasar, seperti kasur dan kipas angin, untuk memberikan kenyamanan tambahan kepada penghuni.
Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi warga yang sebelumnya terpaksa tinggal di tenda atau menumpang di tempat orang lain setelah rumah mereka rusak parah akibat bencana.
Pembangunan Huntara Sebagai Solusi Jangka Pendek
Pembangunan 117 unit Huntara di Kabupaten Agam ini merupakan bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang digalakkan oleh pemerintah pascaterjadinya bencana alam.
Pembangunan ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan dan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat yang terdampak bencana.
Meskipun Huntara ini dapat memberikan rasa aman sementara bagi para pengungsi, pemerintah mencatat bahwa ini hanya merupakan solusi jangka pendek.
Pemerintah telah mencatatkan lebih dari 267 unit Huntara yang sudah dibangun di berbagai daerah di Sumatera Barat sebagai bagian dari langkah pemulihan tersebut.
Namun, pemerintah juga tengah menggenjot pembangunan lebih dari 2.000 unit Hunian Tetap (Huntap) untuk memberikan solusi permanen bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal.
Harapan Warga untuk Hunian Tetap
Ramalis, salah satu warga yang kini menempati Huntara di Blok E 15, menceritakan kondisi rumahnya yang hancur diterjang banjir bandang dua bulan lalu.
Banjir yang disertai dengan galodo (tanah longsor) merendam rumahnya hingga setinggi lutut orang dewasa, memaksa keluarga tersebut untuk mencari perlindungan sementara.
Meski kini tinggal di Huntara yang telah dilengkapi dengan fasilitas dasar yang memadai, Ramalis berharap bisa segera mendapatkan Hunian Tetap (Huntap).
"Alhamdulillah sudah ada Huntara, tetapi harapan saya tentu ingin segera mendapatkan rumah tetap. Semoga pemerintah bisa segera membangun hunian tetap agar kami bisa kembali merasa aman dan nyaman," ungkap Ramalis dengan penuh harapan.
Proses Pendataan dan Verifikasi untuk Hunian Tetap
Untuk mewujudkan harapan para korban bencana, pemerintah pusat dan daerah saat ini tengah berfokus pada proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan Hunian Tetap.
Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan rumah tetap tersebut tepat sasaran dan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Proses pendataan ini melibatkan koordinasi yang erat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, guna memvalidasi data warga yang berhak menerima Hunian Tetap.
Setelah pendataan dan verifikasi selesai dilakukan, diharapkan pembangunan Hunian Tetap dapat segera dimulai, memberikan solusi jangka panjang bagi warga yang terdampak bencana alam.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mempercepat pemulihan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para korban bencana, termasuk menyediakan hunian yang layak. Melalui upaya ini, diharapkan masyarakat yang terdampak bisa segera kembali ke kehidupan normal mereka.