JAKARTA - Kekhawatiran terhadap potensi lonjakan produk impor Amerika Serikat kembali mencuat di tengah implementasi kesepakatan tarif resiprokal Indonesia–Amerika Serikat.
Di balik upaya pemerintah memperluas kerja sama perdagangan internasional, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyuarakan kecemasan mereka akan tergerusnya daya saing produk lokal.
Kekhawatiran ini dinilai wajar mengingat UMKM selama ini menjadi tulang punggung ekonomi domestik sekaligus penopang penyerapan tenaga kerja.
Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai kebijakan pembukaan tarif hingga 0% untuk sejumlah produk asal Amerika Serikat perlu diiringi dengan langkah pengamanan yang konkret.
Tanpa perlindungan yang memadai, UMKM berpotensi menghadapi tekanan ganda: persaingan dari produk impor China yang sudah lebih dulu membanjiri pasar, ditambah kemungkinan masuknya produk-produk asal Amerika Serikat dengan harga yang semakin kompetitif.
Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero menekankan bahwa tantangan utama UMKM bukan semata soal kualitas produk, tetapi juga soal kemampuan bersaing dalam struktur harga yang sehat.
“Produk China yang masuk ke Indonesia ada yang legal dan ilegal. Nah, yang legal ini berapa persen yang harga jualnya sesuai agar produk dalam negeri bisa berkompetisi dengan mereka? Itu yang diharapkan dari sisi pemerintah,” kata Edy.
Menurut Edy, pola yang sama bisa terulang ketika produk asal Amerika Serikat masuk dengan fasilitas tarif rendah. Ia mengingatkan bahwa tanpa pengawasan dan kebijakan pengendalian yang seimbang, pasar domestik bisa dibanjiri barang impor yang membuat produk UMKM sulit bertahan.
Kekhawatiran UMKM Terhadap Produk Impor
Akumindo melihat bahwa pasar domestik Indonesia memiliki karakter yang unik, dengan kebutuhan primer masyarakat yang selama ini banyak dipenuhi oleh produk-produk UMKM. Mulai dari makanan olahan, produk tekstil sederhana, hingga kebutuhan harian lain, UMKM dinilai sudah mampu menjadi tulang punggung pasokan nasional.
Edy menilai, apabila produk-produk impor masuk ke segmen yang sama dengan produk UMKM, maka tekanan persaingan akan semakin berat. Ia menekankan pentingnya pengaturan agar produk impor yang masuk lebih diarahkan ke segmen sekunder dan tersier, bukan langsung bersaing dengan produk primer yang menjadi ruang hidup UMKM.
“Kalau yang masuk itu produk-produk sekunder, tersier, silakan saja. Kita [UMKM] harus bersaing di produk-produk primer. Karena kemungkinan masuk,” jelas Edy.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Selama ini, UMKM kerap menghadapi tantangan dari produk impor murah, baik legal maupun ilegal, yang menekan harga pasar. Dalam kondisi seperti ini, UMKM yang memiliki keterbatasan modal, teknologi, dan akses distribusi menjadi pihak yang paling rentan terdampak.
Peran Pemerintah Dalam Pengamanan Pasar
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membantah anggapan bahwa kesepakatan tarif resiprokal Indonesia–Amerika Serikat akan secara langsung mengancam UMKM dan industri lokal.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa sebagian besar produk yang memperoleh fasilitas tarif 0% merupakan barang input, bahan baku, barang modal, dan komponen industri dengan standar tinggi.
Menurut Haryo, kebijakan tersebut justru dimaksudkan untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri, termasuk UMKM, dengan menyediakan bahan baku dan komponen berkualitas yang lebih terjangkau.
“Produk-produk ini justru sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam negeri, termasuk UMKM, untuk memproduksi barang dengan kualitas, mutu dan harga yang lebih kompetitif dengan orientasi pasar domestik maupun ekspor,” kata Haryo.
Meski demikian, pemerintah mengakui perlunya instrumen pengamanan jika terjadi lonjakan impor yang berpotensi mengganggu keberlangsungan UMKM. Dalam konteks ini, kebijakan perdagangan tidak berdiri sendiri, melainkan harus diiringi pengawasan pasar, pengendalian impor ilegal, serta perlindungan terhadap pelaku usaha kecil agar tidak kalah bersaing.
Daya Saing UMKM Dan Tantangan Global
Selain meminta perlindungan dari pemerintah, Akumindo juga mendorong pelaku UMKM untuk terus memperkuat kualitas produk mereka. Edy menilai, peningkatan mutu menjadi kunci agar produk lokal tetap diminati masyarakat meski bersaing dengan barang impor. Dengan kualitas yang terjaga, UMKM diharapkan tidak hanya mampu bertahan di pasar domestik, tetapi juga menembus pasar ekspor.
Dalam konteks persaingan global, UMKM memang dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, standar kualitas, serta preferensi konsumen. Tantangan ini semakin kompleks ketika perdagangan internasional membuka arus barang yang lebih bebas.
Oleh karena itu, dukungan ekosistem, mulai dari pembiayaan, pelatihan, hingga akses pasar, menjadi faktor penting agar UMKM tidak tertinggal.
Di sisi lain, konsumen juga memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan UMKM. Preferensi terhadap produk lokal dapat menjadi penyangga ketika pasar dibanjiri produk impor. Namun, preferensi ini perlu diimbangi dengan jaminan kualitas dan harga yang wajar dari pelaku UMKM itu sendiri.
Harapan Akumindo Untuk Kebijakan Berimbang
Akumindo berharap pemerintah dapat mengambil posisi yang seimbang antara membuka kerja sama perdagangan internasional dan melindungi pasar domestik. Menurut Edy, kebijakan perdagangan seharusnya tidak hanya dilihat dari perspektif hubungan antarnegara, tetapi juga dampaknya terhadap pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Perlindungan terhadap UMKM bukan berarti menutup diri dari perdagangan global, melainkan memastikan bahwa liberalisasi perdagangan tidak mematikan sektor usaha rakyat.
Dalam konteks ini, kebijakan pengamanan perdagangan, pengawasan impor ilegal, serta keberpihakan pada produk lokal menjadi elemen penting untuk menjaga keseimbangan pasar.
Dengan langkah yang tepat, UMKM diharapkan tidak hanya bertahan menghadapi potensi lonjakan impor produk Amerika Serikat, tetapi juga mampu meningkatkan daya saingnya di tengah arus globalisasi.
Sinergi antara kebijakan pemerintah, kesiapan pelaku UMKM, dan dukungan konsumen menjadi kunci agar sektor UMKM tetap kokoh sebagai tulang punggung perekonomian nasional.