JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan target ambisius Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membuka seleksi penerimaan siswa Sekolah Rakyat (SR) yang dapat menampung hingga 30.000 siswa pada tahun 2026.
Menurut Saifullah, selain penambahan 30.000 siswa baru, Kemensos juga sudah menerima hampir 16.000 siswa pada tahun sebelumnya, yang menjadikan total jumlah siswa Sekolah Rakyat menjadi sekitar 46.000.
Program ini menjadi bagian penting dari upaya pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Pendidikan untuk Anak-anak Keluarga Miskin
Sekolah Rakyat (SR) adalah salah satu inisiatif dari Kemensos untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa harus terhambat oleh biaya.
Saifullah Yusuf menekankan bahwa penerimaan siswa untuk SR tidak melalui jalur nepotisme atau sogok menyogok, sehingga seleksi dilakukan dengan adil dan transparan.
Hanya anak-anak dari keluarga yang berada di desil 1 atau 2 yang berhak mengikuti seleksi setelah melalui proses asesmen yang ketat.
Proses Seleksi yang Bersih dan Transparan
Proses seleksi calon siswa Sekolah Rakyat menjadi perhatian utama bagi Saifullah Yusuf. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi praktik tidak jujur seperti titipan atau pembayaran untuk bisa masuk sekolah.
"Proses seleksi ini harus bersih, tidak ada kongkalikong atau bayar-membayar. Kami ingin menjamin keadilan bagi semua anak yang berhak mendapatkan pendidikan ini," tegas Saifullah. Hal ini diungkapkan di hadapan wartawan saat berada di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat pada Senin.
Pelatihan untuk Pendamping Sosial agar Lebih Profesional
Dalam upaya untuk memastikan program Sekolah Rakyat berjalan dengan baik dan efektif, Kemensos juga akan memberikan pelatihan kepada para pendamping sosial, khususnya yang bekerja dengan Program Keluarga Harapan (PKH).
Pelatihan ini bertujuan agar pendamping sosial lebih profesional dan dapat menjalankan tugasnya dengan konsisten dan penuh tanggung jawab. Saifullah menambahkan bahwa para pendamping ini akan menjadi kunci dalam proses penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat.
"Mereka akan menjadi penghubung antara pemerintah dan keluarga calon siswa, sehingga mereka harus benar-benar memahami tugasnya," tambahnya.
Proses Transformasi Sekolah untuk Menjadi Sekolah Rakyat
Saat ini, terdapat sekitar 53 sekolah yang sedang dalam proses untuk menjadi Sekolah Rakyat. Proses transformasi ini menunjukkan komitmen Kemensos untuk terus meningkatkan akses pendidikan di daerah-daerah yang membutuhkan.
Dengan semakin banyaknya sekolah yang menjadi bagian dari program SR, diharapkan lebih banyak anak-anak dari keluarga miskin bisa mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih baik.
Saifullah juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus berusaha untuk memperluas jumlah Sekolah Rakyat yang ada, agar tidak ada anak yang terlewatkan dalam program pendidikan gratis ini.
Kolaborasi dengan Kepala Daerah untuk Akses Pendidikan
Sekolah Rakyat beroperasi dengan kerja sama erat antara Kemensos dan pemerintah daerah. Para kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, atau gubernur, memiliki peran penting dalam mengirimkan daftar nama calon siswa yang layak mengikuti seleksi Sekolah Rakyat.
Setelah melalui proses asesmen yang ketat, nama-nama tersebut akan diajukan kepada Kemensos untuk diproses lebih lanjut.
Saifullah Yusuf menjelaskan, “Kami berharap proses ini bisa berjalan lancar dan tidak ada anak yang seharusnya mendapatkan kesempatan pendidikan yang tertinggal.”