JAKARTA - Director and Chief Legal & Regulatory Officer Indosat, Reski Damayanti, menegaskan bahwa upaya membangun kedaulatan kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia harus bertumpu pada pembangunan ekosistem yang komprehensif.
Ekosistem tersebut mencakup tiga pilar utama: pengembangan talenta, penyediaan infrastruktur digital, serta dukungan kebijakan pemerintah.
Menurut Reski, Indonesia tidak bisa langsung berfokus pada penciptaan aplikasi AI tanpa kesiapan sumber daya manusia yang memadai.
"Kita harus menciptakan suatu ekosistem AI dulu. Kita tidak bisa menyatakan bahwa Indonesia harus menciptakan aplikasinya kalau memang talentanya tidak siap dan ini harus berjalan beriringan," ujar Reski dalam diskusi Indonesia AI Ethics Summit di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Reski memberikan contoh kebijakan Singapura yang memberikan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga ahli AI lokal sebagai langkah akselerasi.
Selain talenta, ia menekankan urgensi pembangunan infrastruktur, terutama pusat data (data center), sebagai fondasi kedaulatan data di dalam negeri.
Dalam pandangan Reski, Indonesia memiliki keunggulan strategis untuk menjadi pusat infrastruktur AI di kawasan karena:
Ketersediaan Sumber Daya: Luasnya lahan dan akses energi yang cukup.
Potensi Energi Hijau: Peluang pengembangan energi ramah lingkungan yang dibutuhkan untuk pusat data berskala besar dengan kapasitas GPU tinggi.
Reski menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh sekadar menjadi konsumen teknologi di masa depan.
Pemerintah dan pelaku industri harus berkolaborasi untuk mengoptimalkan kekayaan alam, ketersediaan energi, dan bonus demografi guna membangun kapasitas teknologi nasional.
"Jangan sampai orang kita yang banyak ini hanya disuruh belanja terus tanpa kemudian kita bangun infrastruktur," tegasnya.
Dengan integrasi antara pengembangan SDM, penyediaan infrastruktur yang mumpuni, serta inovasi berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu bertransformasi dari pengguna menjadi penyedia teknologi di kancah global.