JAKARTA - PT Indomobil eMotor Internasional memandang pemberian subsidi atau insentif dari pemerintah memiliki potensi untuk memacu pertumbuhan penjualan kendaraan roda dua berbasis listrik di Indonesia.
Meski demikian, transisi masyarakat ke arah kendaraan listrik diyakini tetap akan terus berjalan beriringan dengan semakin tingginya pemahaman publik mengenai efisiensi biaya operasional saat ini.
CEO PT Indomobil eMotor Internasional, Pius Wirawan, mengungkapkan bahwa masyarakat saat ini masih memiliki ekspektasi agar skema insentif pembelian motor listrik yang sempat diberlakukan pemerintah dapat kembali dijalankan.
“Masyarakat ini sudah banyak mendapatkan informasi yang valid maupun yang tidak valid. Jadi mereka sebetulnya mengharapkan skema yang lama dilanjutkan saat ini,” ujar Pius Wirawan saat ditemui dalam peluncuran motor listrik Tyranno X di Jakarta Fair 2026, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
Menurutnya, apabila skema terdahulu diaktifkan kembali, masyarakat akan lebih mudah mencerna mekanismenya karena program tersebut sudah pernah diterapkan sebelumnya.
“Kalau skema yang sebelumnya itu dijalankan tentunya masyarakat akan lebih paham karena sudah pernah jalan,” tuturnya.
Pius berpendapat bahwa insentif tetap memegang peranan krusial dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik. Walaupun peralihan menuju kendaraan ramah lingkungan diprediksi bakal terus terjadi, kehadiran subsidi dianggap mampu memberi stimulus tambahan bagi konsumen untuk segera melakukan pembelian.
“Jadi apakah harus ada subsidi? Menurut saya tidak. Tapi apakah dengan ada subsidi akan meningkatkan penjualan? Menurut saya iya,” ucapnya.
Dirinya juga mengamati bahwa tren pergeseran ke motor listrik telah mulai nampak di tengah masyarakat, seiring dengan meningkatnya pengetahuan mengenai keunggulan kendaraan listrik, terutama terkait efisiensi penggunaan.
Selain nominal insentif, Pius menyoroti urgensi kepastian dan keberlanjutan kebijakan bagi sektor industri maupun konsumen. Menurutnya, kebijakan yang berkelanjutan akan membantu masyarakat dalam merencanakan pembelian kendaraan sekaligus memberi kepastian bagi produsen untuk menyusun perencanaan produksi.
“Kalau kami bicara sustainability atau keberlanjutan tentunya iya, karena tidak mungkin untuk masyarakat merencanakan pembeliannya tidak pasti, ataupun perusahaan pabrik merencanakan produksinya juga tidak pasti,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pengembangan industri motor listrik di Indonesia akan berjalan lebih sehat jika berlangsung secara gradual dan stabil dalam kurun waktu panjang.
“Jadi yang paling bagus sebetulnya untuk masa depan produk motor listrik di Indonesia adalah sustainability menurut saya, pertumbuhan yang berlanjut, tidak yang gini-gini naik langsung tapi lebih gradual dan lebih stabil,” kata Pius.
Sebagai informasi, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai insentif pajak kendaraan listrik ditargetkan terbit pada Juli 2026. Jadwal tersebut mengalami pengunduran dari target awal di Juni 2026 karena pemerintah saat ini masih dalam proses penghitungan dan finalisasi skema insentif.
Sebelumnya, pemerintah sempat menyiapkan bantuan pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta per unit dengan kuota awal sebanyak 100.000 unit.
Sementara itu, program bantuan pembelian motor listrik baru yang berjalan sejak 2023 hingga 2024 memberikan subsidi senilai Rp7 juta per unit bagi pembelian motor listrik baru yang memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).