JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah lewat kementerian terkait untuk melakukan evaluasi serta penataan kembali terhadap pelayanan pendidikan. Langkah ini diminta menyusul maraknya fenomena sekolah yang sepi atau kekurangan murid di berbagai wilayah.
Puan di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa pemerintah wajib memetakan terlebih dahulu faktor penyebab fenomena tersebut sebelum mengambil tindakan. Hal ini penting agar kebijakan penanganan yang diputuskan nantinya benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
"Apakah memang ini merupakan gejala umum yang terjadi secara nasional, atau memang hanya berupa kasuistik di beberapa daerah. Mengidentifikasi masalah diperlukan agar penanganannya sesuai dengan apa yang terjadi," kata Puan.
Menurut pandangannya, sepinya jumlah siswa baru di sekolah dapat dipicu oleh beragam aspek.
Faktor-faktor tersebut mulai dari menyusutnya angka anak usia sekolah, migrasi penduduk, sebaran lokasi sekolah yang tidak lagi relevan dengan perkembangan kawasan perumahan, hingga merosotnya kepercayaan warga terhadap kualitas layanan di sekolah negeri.
Oleh karena itu, Puan berpendapat bahwa pemerintah tidak bisa memberlakukan satu kebijakan seragam untuk semua wilayah. Solusi yang diambil wajib mempertimbangkan situasi unik dari tiap-tiap daerah supaya hak belajar setiap anak tetap dapat terjamin.
Dirinya mendorong pihak pemerintah untuk selekasnya menyusun peta kebutuhan satuan pendidikan skala nasional berbasis desa dan kecamatan.
Peta ini harus mengintegrasikan data anak usia sekolah, tren kelahiran, dinamika permukiman, daya tampung sekolah, jarak tempuh, bentang geografis, serta proyeksi demografi untuk minimal 10 tahun mendatang.
Ia menambahkan, peta tersebut kelak harus dijadikan acuan utama dalam menentukan sekolah mana saja yang butuh direvitalisasi, ditingkatkan menjadi sekolah rujukan, digabung (regrouping), atau tetap dipertahankan lantaran memegang peran vital bagi akses pendidikan warga lokal.
"Kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan hak anak. Apabila penggabungan sekolah dinilai menjadi pilihan, pemerintah wajib lebih dahulu memastikan adanya transportasi sekolah yang aman," katanya.
Kondisi minimnya pendaftar baru ini memang nyata dijumpai pada beberapa daerah.
Sebagai contoh, di SD Negeri Purwoyoso 01, Kota Semarang, Jawa Tengah, pihak sekolah tercatat hanya mendapatkan tiga siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027, walaupun kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tetap berjalan.
Di sisi lain, untuk wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat masih ada sekitar 60 sekolah yang mengalami kekurangan siswa baru bahkan sampai batas akhir masa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ditutup.