JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, mengungkapkan bahwa kuota impor bahan bakar minyak (BBM) untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta di tahun 2026 akan serupa dengan kebijakan yang berlaku pada 2025.
Laode menyampaikan informasi ini pada konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis, 22 Januari 2026.
Menurut Laode, pemerintah memberikan kuota impor BBM untuk SPBU swasta pada tahun lalu dengan pemberian kuota penuh sebanyak 100% dan tambahan 10%.
Kebijakan tersebut, menurutnya, akan diteruskan dengan penyesuaian yang mirip untuk tahun ini. Dengan demikian, meski kuota impor telah disetujui untuk sektor swasta, distribusinya akan tetap dipantau dan dievaluasi secara berkala.
Impor BBM Diberikan Secara Bertahap
Salah satu hal yang ditekankan oleh Laode adalah bahwa pemerintah tidak memberikan kuota impor BBM sekaligus dalam jumlah besar. Artinya, apabila ada peningkatan konsumsi BBM yang signifikan di SPBU swasta, pihak Kementerian ESDM akan segera melakukan evaluasi dan penyesuaian kuota impor yang diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan distribusi BBM tetap terjaga dan tidak terjadi kekurangan pasokan di lapangan.
"Laode menjelaskan bahwa kuota impor yang diberikan kepada SPBU swasta akan dilakukan dengan periode tertentu, dan tidak langsung dalam jumlah penuh untuk satu tahun. Oleh karena itu, pemerintah akan memantau secara cermat konsumsi dan distribusi BBM di lapangan sebelum melakukan penyesuaian," ungkapnya.
Kewaspadaan Terhadap Kebutuhan Pasokan
Selain itu, Laode juga mengingatkan bahwa distribusi BBM impor yang diberikan kepada SPBU swasta sudah berjalan dengan lancar. Masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir tentang pasokan BBM karena proses distribusi sudah berada di jalur yang benar. Meski demikian, pihak Kementerian ESDM akan terus melakukan evaluasi jika terdapat kebutuhan yang mendesak.
"Proses distribusi sudah berjalan, dan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan pasokan BBM di SPBU swasta. Kami pastikan distribusi berjalan normal dan sesuai kebutuhan yang ada," ujarnya.
Persetujuan Impor BBM untuk Operator SPBU Swasta
Beberapa waktu lalu, Laode juga mengungkapkan bahwa izin impor BBM telah diberikan kepada operator SPBU swasta. Dengan adanya izin ini, pasokan BBM di SPBU swasta di seluruh Indonesia kembali normal, meskipun sebelumnya sempat mengalami ketidakseimbangan.
Hal ini menjadi langkah yang diambil pemerintah untuk memastikan kelancaran operasional SPBU swasta, yang selama ini berkontribusi besar terhadap distribusi energi di tanah air.
Laode memastikan bahwa distribusi BBM impor di SPBU swasta saat ini berjalan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, masyarakat yang biasa mengisi BBM di SPBU swasta bisa merasa tenang dan tidak perlu khawatir akan adanya gangguan pasokan.
"Untuk operator SPBU swasta yang telah diberikan izin impor, pasokan BBM kini kembali normal. Kami pastikan proses distribusi sudah berjalan lancar dan pasokan tidak akan terputus," tegas Laode.
Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga keseimbangan pasokan energi di sektor swasta dan memastikan harga BBM yang stabil di masyarakat. Dalam hal ini, meskipun kebijakan impor BBM tidak berubah secara signifikan, pengawasan terhadap distribusi dan kuota impor akan terus dilakukan dengan ketat.
Kebijakan Impor yang Berkelanjutan dan Terukur
Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus berusaha untuk menjaga kestabilan pasokan energi, terutama BBM, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, baik di sektor publik maupun swasta.
Meski demikian, kebijakan impor BBM yang diterapkan tetap berfokus pada pengawasan yang cermat terhadap distribusi dan konsumsi, agar tidak terjadi pemborosan atau kekurangan pasokan.
Dengan sistem kuota impor yang bersifat fleksibel dan dapat dievaluasi, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan pemanfaatan BBM di sektor swasta, sekaligus menjaga ketersediaan energi yang mencukupi. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kestabilan harga dan distribusi energi, yang menjadi kunci bagi perekonomian negara.
Jaga Keberlanjutan Pasokan BBM
Melalui kebijakan yang tetap mempertahankan kuota impor BBM di SPBU swasta, diharapkan sektor swasta dapat terus beroperasi dengan efisien dan tidak terjadi kekurangan pasokan energi yang berdampak pada perekonomian.
Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan operator SPBU swasta dan memastikan pasokan BBM yang memadai tersedia sepanjang tahun.
