JAKARTA - Setelah sempat mengalami lonjakan tinggi dalam jumlah aduan warga negara Indonesia (WNI) yang meminta bantuan kepulangan dari Kamboja, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh mencatat adanya penurunan yang signifikan.
Hal ini menjadi sinyal positif dari sisi upaya penanganan yang dilakukan oleh KBRI, meskipun tantangan masih tetap ada.
Data terbaru yang diperoleh menunjukkan tren menurun dalam jumlah pengaduan yang diterima, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam pengelolaan situasi.
Pada tanggal 24 Januari 2026, KBRI Phnom Penh mencatatkan 122 laporan dari WNI yang meminta bantuan untuk dipulangkan ke Indonesia, sebuah angka yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah laporan yang sebelumnya bisa mencapai lebih dari 200 kasus per hari.
Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam proses pemulihan dan kepulangan WNI yang bekerja di Kamboja, serta respons yang lebih efektif dari pihak kedutaan dalam menangani aduan tersebut.
Penurunan Jumlah Aduan WNI di Kamboja
Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Phnom Penh mencatat penurunan yang cukup signifikan dalam jumlah aduan dari WNI yang terperangkap dalam situasi sulit di Kamboja.
Pada 24 Januari 2026, tercatat hanya ada 122 orang WNI yang melapor untuk meminta bantuan kepulangan. Angka ini jelas menurun dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang sempat mencapai 200 pengaduan per hari.
Sepanjang periode 16 hingga 24 Januari 2026, KBRI Phnom Penh berhasil mendata total 2.277 WNI yang mengajukan permohonan untuk dipulangkan. Meskipun jumlahnya lebih rendah dibandingkan dengan puncak angka pengaduan, KBRI memastikan bahwa upaya pemulihan dan bantuan kepada WNI tetap berjalan dengan lancar.
Langkah-langkah yang dilakukan oleh kedutaan besar terus diperkuat dengan berbagai dukungan dari pemerintah Indonesia dan otoritas Kamboja.
Dukungan Tim Khusus untuk WNI yang Terjebak
Pada 24 Januari 2026, tim dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Imigrasi serta Pemasyarakatan Indonesia tiba di Phnom Penh untuk mempercepat proses pendataan dan membantu menangani masalah yang dihadapi oleh WNI.
Mereka melakukan penilaian kasus secara langsung serta menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi mereka yang tidak memiliki dokumen perjalanan resmi.
Tim bantuan ini bertugas untuk mempercepat proses administrasi kepulangan, dengan memberikan dokumen yang sah agar WNI bisa kembali ke Indonesia tanpa kendala.
Sebagai bagian dari usaha koordinasi, KBRI juga telah bekerja sama dengan otoritas Kamboja untuk menyiapkan fasilitas penampungan sementara bagi WNI yang membutuhkan bantuan.
Fasilitas ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal sementara, tetapi juga berbagai kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh WNI dalam proses persiapan kepulangan.
Fasilitas Penampungan dan Keamanan Bagi WNI
Fasilitas yang disediakan KBRI ini dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang dapat mendukung kebutuhan WNI selama mereka menunggu proses administrasi dan kepulangan. Fasilitas ini juga berfungsi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para WNI yang terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan.
KBRI memastikan bahwa setiap WNI yang datang untuk meminta bantuan mendapatkan perhatian khusus dan diperlakukan dengan baik. Fasilitas ini juga menjadi tempat yang lebih aman bagi mereka yang belum memiliki dokumen perjalanan atau sedang menunggu penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).
Dengan adanya fasilitas tersebut, KBRI berharap proses administrasi dan pengurusan dokumen perjalanan bisa dilakukan lebih cepat dan lebih terkoordinasi.
Selain itu, kedutaan besar juga telah memperkuat upayanya untuk memastikan bahwa seluruh proses pengembalian WNI ke Indonesia dilakukan dengan lancar, bertahap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koordinasi yang baik antara KBRI dan pihak berwenang di Kamboja memungkinkan pelaksanaan program ini lebih efisien.
Peran Komunikasi dan Dukungan Keluarga
KBRI juga mengimbau agar seluruh WNI yang terlibat dalam proses kepulangan ini tetap menjaga komunikasi dengan keluarga di Indonesia.
Dukungan dari keluarga sangat penting, baik dari segi moral maupun materiil, dalam memastikan bahwa proses kepulangan dapat berjalan dengan lancar. Komunikasi yang baik antara WNI di Kamboja dan keluarga mereka di tanah air akan sangat membantu dalam memperlancar proses administrasi serta koordinasi di lapangan.
Selain itu, pada tahun 2025, KBRI Phnom Penh telah menangani lebih dari 5.000 kasus WNI yang membutuhkan bantuan, dengan rata-rata 15 hingga 30 kasus per hari.
Namun, dalam sepekan terakhir, jumlah pengaduan melonjak tajam hingga mencapai 520 aduan dalam satu hari. Hal ini menunjukkan betapa tinggi permintaan untuk bantuan kepulangan WNI yang berada dalam kondisi tidak menentu di Kamboja.
Dengan adanya penurunan jumlah pengaduan dalam beberapa hari terakhir, KBRI berharap situasi ini akan terus membaik. Meski demikian, pihak kedutaan tetap waspada dan akan terus memperkuat sistem penanganan agar setiap WNI yang membutuhkan bantuan bisa segera dipulangkan ke Indonesia dengan aman.
