JAKARTA - Pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kembalinya aktivitas dasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan.
Setelah melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang intensif, pemerintah memastikan bahwa anak-anak di wilayah terdampak kembali mendapatkan hak belajar secara penuh.
Hal ini menjadi indikator penting bahwa fase tanggap darurat telah bergeser menuju pemulihan yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kembali berjalan 100 persen.
Capaian tersebut merupakan hasil dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah di wilayah terdampak bencana.
Pernyataan itu disampaikan Tito selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera yang digelar di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 26 Januari 2026.
“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama satgas dan dewan pengarah karena kerja keras bapak ibu sekalian, kementerian (dan) lembaga, kemudian pemda, provinsi, kabupaten, kota, serta semua nonpemerintah yang hadir juga di sana,” ujar Tito.
Pendidikan Jadi Prioritas Pemulihan Pascabencana
Berdasarkan laporan satuan tugas, seluruh kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak kini telah kembali berjalan. Meski demikian, sekitar tiga persen dari kegiatan tersebut masih dilaksanakan di ruang kelas darurat akibat keterbatasan sarana pendidikan pascabencana.
Tito menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam fase pemulihan. Menurutnya, keberlangsungan proses belajar mengajar sangat menentukan masa depan generasi muda di daerah terdampak bencana.
Oleh karena itu, berbagai langkah percepatan dilakukan agar sekolah dapat kembali berfungsi, meskipun sebagian masih harus memanfaatkan fasilitas sementara.
Selain memastikan proses pembelajaran berjalan, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas lingkungan belajar agar siswa dan tenaga pendidik dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Upaya ini dilakukan seiring dengan pemulihan infrastruktur pendukung serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait.
Pemerintahan Dan Layanan Publik Kembali Normal
Selain sektor pendidikan, Tito memastikan bahwa roda pemerintahan di wilayah terdampak bencana telah kembali berjalan normal. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah kembali melaksanakan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang.
Kembalinya aktivitas pemerintahan ini dinilai penting untuk memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Pelayanan administrasi, sosial, dan kemasyarakatan kembali dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Pada sektor kesehatan, layanan juga telah pulih secara signifikan. Dari 87 rumah sakit umum daerah yang terdampak bencana, sembilan rumah sakit sempat berhenti beroperasi.
Namun kini, seluruh rumah sakit tersebut telah kembali melayani masyarakat. Sementara itu, dari 867 pusat kesehatan masyarakat yang terdampak, sebanyak 865 telah beroperasi normal, dan dua lainnya masih memberikan layanan di lokasi sementara sambil menunggu pembangunan gedung baru.
Infrastruktur Dasar Dan Energi Terus Dipulihkan
Pemulihan infrastruktur dasar menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, khususnya pada sektor kelistrikan dan telekomunikasi. Tito menyampaikan bahwa layanan listrik di Aceh hampir sepenuhnya pulih, dengan kurang dari satu persen wilayah yang masih dalam proses pemulihan. Di Sumatera Utara, kelistrikan telah pulih hingga 99 persen, sementara di Sumatera Barat layanan listrik telah menyala sepenuhnya.
Selain itu, seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum di tiga provinsi terdampak telah kembali beroperasi. Layanan internet dinyatakan berjalan normal, sementara pasokan bahan bakar minyak dan gas LPG relatif stabil.
Tito menekankan pentingnya menjaga konsistensi pasokan energi dan komunikasi tersebut agar aktivitas pendidikan, ekonomi, dan sosial masyarakat dapat berjalan lancar.
Dari sisi perekonomian, pasar-pasar di Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah kembali beroperasi sepenuhnya. Sementara itu, di Aceh sekitar 65 persen pasar telah kembali berfungsi, dan sisanya masih dalam proses pemulihan secara bertahap sesuai dengan kondisi lapangan.
Posko Pemantauan Dan Tantangan Lanjutan
Meski banyak sektor telah pulih, Tito mengakui masih terdapat sejumlah infrastruktur yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Beberapa di antaranya adalah jalan provinsi, kabupaten, dan desa yang belum sepenuhnya pulih, jembatan yang masih bersifat sementara, serta kebutuhan normalisasi sungai di beberapa wilayah terdampak.
Untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal, Kementerian Dalam Negeri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah. Posko ini berfungsi untuk memantau perkembangan pemulihan serta mengoordinasikan langkah-langkah lanjutan bersama pemerintah daerah.
“Ada posko di sini yang monitor, pos komandonya di Kemendagri dan ada satu posko lagi di Aceh. Meskipun di Sumut, Medan, Sumbar, mereka juga membentuk posko tingkat provinsi,” kata Tito.
Seluruh upaya tersebut dilakukan secara terpadu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan publik, dapat berjalan efektif, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat korban bencana di wilayah Sumatera.
