JAKARTA - Awal tahun 2026 menjadi fase penting bagi implementasi Kredit Usaha Rakyat perumahan yang digagas pemerintah. Program ini mulai menunjukkan geliat penyaluran meski realisasinya masih jauh dari total plafon yang telah disiapkan.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus mendorong keterlibatan perbankan serta perluasan akses masyarakat berpenghasilan rendah agar program ini benar-benar menjawab kebutuhan hunian nasional.
Data terbaru menunjukkan penyaluran KUR perumahan telah berjalan sejak awal Januari. Meski nilai realisasi triliunan rupiah telah tercapai, pemerintah menilai masih terdapat ruang besar untuk percepatan distribusi, khususnya melalui optimalisasi jaringan bank milik negara dan pemanfaatan basis nasabah eksisting yang tersebar di berbagai daerah.
Realisasi Awal KUR Perumahan Masih Terbatas
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat realisasi Kredit Usaha Rakyat perumahan sepanjang periode 1 Januari hingga 7 Februari 2026 mencapai Rp3,547 triliun.
Angka tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total anggaran KUR perumahan yang telah disiapkan pemerintah sebesar Rp130 triliun.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menyampaikan bahwa sebagian besar penyaluran KUR perumahan masih didominasi oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Dari total realisasi yang ada, sekitar 49% atau setara Rp1,77 triliun disalurkan melalui BRI.
“KUR Perumahan Rp3,547 triliun. Rp1,774 triliun atau 49%-nya BRI,” ujar Sri.
Capaian ini mencerminkan peran signifikan BRI dalam mendukung program perumahan nasional, sekaligus menunjukkan perlunya peningkatan kontribusi dari lembaga keuangan lain agar target penyaluran dapat tercapai sesuai rencana.
Keberpihakan Perbankan untuk Masyarakat Kecil
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan pentingnya keberpihakan sektor perbankan terhadap masyarakat kecil. Ia menyoroti peran BRI dan Permodalan Nasional Madani dalam menjangkau kelompok prasejahtera, terutama kaum perempuan.
Ara menjelaskan bahwa kementeriannya saat ini tengah membidik nasabah PNM Mekaar sebagai target utama program kepemilikan rumah. Program Mekaar sendiri merupakan entitas usaha BRI yang kini memiliki sekitar 16,2 juta nasabah aktif di seluruh Indonesia.
“Ini kami sedang diskusi agar ada terobosan yang lebih memihak ke rakyat, salah satunya penurunan bunga PNM Mekaar bagi ibu-ibu penghuni rumah subsidi,” ujar Ara.
Langkah tersebut dinilai strategis untuk mendorong kepemilikan rumah bagi kelompok rentan, sekaligus memperluas dampak sosial dari program KUR perumahan. Pemerintah berharap skema pembiayaan yang lebih ringan dapat meningkatkan minat dan kemampuan masyarakat kecil untuk memiliki hunian layak.
Target Penyaluran BRI Sepanjang Tahun
Sementara itu, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan komitmen perseroan dalam mendukung program pemerintah melalui target penyaluran KUR perumahan yang lebih agresif. Sepanjang 2026, BRI menargetkan penyaluran KUR perumahan mencapai Rp8 triliun.
Ia menjelaskan bahwa pencapaian target tersebut akan ditopang oleh optimalisasi jaringan kantor dan basis nasabah yang dimiliki BRI. Selain itu, strategi cross-selling kepada nasabah eksisting juga akan menjadi kunci dalam memperluas penyaluran pembiayaan perumahan.
“Strateginya adalah pertama customer base kita kan besar. Kemudian, cabang kita kan banyak. Jadi, organisasi BRI itu kan besar, ada kantor pusat, regional office, area office, dan juga ada cabang-cabang,” ujar Hery.
Dengan jaringan yang tersebar hingga pelosok daerah, BRI dinilai memiliki keunggulan dalam menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh pembiayaan perumahan formal.
Dukungan Pemerintah Melalui Skema Nasional
Di sisi lain, pemerintah juga telah menyiapkan skema KUR perumahan secara nasional melalui Himpunan Bank Negara. Program ini diluncurkan pada 2025 dengan total plafon mencapai Rp130 triliun untuk mendukung pembangunan dan renovasi perumahan rakyat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa dari total alokasi tersebut, sebesar Rp117 triliun difokuskan untuk mendukung kontraktor Usaha Mikro Kecil Menengah. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat sektor konstruksi skala kecil yang berperan penting dalam pembangunan perumahan.
“Dan [selain UMKM] itu juga ada lagi plafon untuk KUR dari segi demand side Rp17 triliun, untuk orang yang mau renov rumah atau membuat juga kegiatan di perumahan,” jelas Airlangga saat itu.
Skema ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dari sisi pasokan maupun permintaan. Dengan dukungan pembiayaan yang menyeluruh, pemerintah berharap program KUR perumahan mampu menjadi motor penggerak pembangunan hunian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
