JAKARTA - PT PLN (Persero) menegaskan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam kondisi aman hingga akhir Agustus 2026.
Hal ini setelah perseroan menerima kepastian suplai dari delapan perusahaan tambang besar, dengan total volume mencapai 84 juta metrik ton. Volume ini mencakup kebutuhan pembangkit milik PLN maupun independent power producer (IPP).
Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, Rizal Calvary Marimbo, menyatakan bahwa distribusi batu bara akan merata ke seluruh pembangkit sebelum periode Lebaran, sehingga potensi gangguan pasokan bisa diminimalkan.
“Sehingga ancaman defisit ke depan bisa diatasi,” ujar Rizal.
Kepastian pasokan ini diharapkan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kelistrikan nasional tetap stabil, meskipun beberapa pihak sempat menyoroti hari operasi pembangkit (HOP) yang turun hingga sekitar 10 hari.
Delapan Pemasok Batu Bara Utama Terlibat
Delapan perusahaan tambang besar yang menjamin pasokan batu bara PLN terdiri dari Adaro Indonesia, Arutmin Indonesia, Berau Coal, Kaltim Prima Coal, Kideco Jaya Agung, Multi Harapan Utama, Indominco Harapan Mandiri, dan Bukit Asam.
Meskipun angka 84 juta ton ini cukup untuk operasional hingga akhir Agustus, PLN masih menyiapkan tambahan sekitar 40 juta ton untuk menutup kebutuhan sepanjang tahun.
Dengan demikian, total kebutuhan batu bara PLN untuk tahun 2026 diperkirakan mencapai 124 juta ton. Rizal menambahkan, “DMO untuk PLN 84 (juta ton) tambah 40 (juta ton) lagi, khusus untuk PLN sepanjang tahun ini.”
Pemerintah dan PLN bersama-sama memastikan bahwa distribusi batu bara ke seluruh pembangkit berlangsung lancar, termasuk mengantisipasi kendala transportasi akibat cuaca atau faktor logistik lainnya.
Respons terhadap Isu Stok Tipis dan HOP Rendah
Kepastian pasokan disampaikan di tengah sorotan soal HOP yang sempat menurun hingga kisaran 10 hari. Dalam sistem pengamanan energi primer, pembangkit biasanya memiliki batas minimal cadangan 20 hari sebelum melakukan pengadaan ulang.
Rizal menekankan bahwa angka HOP yang rendah tidak mencerminkan krisis, asalkan suplai batu bara tetap stabil. “Yang penting stabil dan berjalan terus. Jadi soal HOP itu tidak pengaruh apa-apa, asal pasokannya stabil,” tegasnya. Ia memastikan kondisi kelistrikan nasional tetap terjaga. “Gak ada, aman,” tambah Rizal.
Di level subholding, beberapa unit PLN sempat menghadapi kendala suplai, terutama IPP. Direktur PLN Indonesia Power, Bernardus Sudarmanta, menyebut stok batu bara di unitnya berada di kisaran 10 hingga 15 hari operasi. Meskipun pasokan tersedia, usaha ekstra tetap diperlukan untuk menjaga kontinuitas operasional.
Pemerintah Amankan Kebutuhan Batu Bara Semester I
Dari sisi regulator, pemerintah juga mengakui adanya hambatan distribusi dari tambang ke pembangkit, termasuk pengaruh cuaca. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menekankan pentingnya disiplin dalam sistem pengadaan ketika cadangan mulai menipis.
Untuk menjaga pasokan domestik, pemerintah menetapkan perusahaan tambang PKP2B Generasi I dan IUP BUMN yang tidak terkena pemangkasan produksi untuk menyetor 75 juta ton pada semester I 2026.
Langkah ini diambil agar PLN memiliki stok aman terlebih dahulu sebelum kebutuhan tahunan meningkat. Direktur Jenderal Minerba, Tri Winarno, mengatakan, “PKP2B sama BUMN harapannya 75 juta ton, kita tarik itu di semester satu supaya apa? Supaya PLN bisa secure dulu.”
Dengan koordinasi antara PLN, anak usaha, dan pemerintah, potensi gangguan pasokan batu bara dapat diminimalkan. Langkah-langkah ini memastikan bahwa kelistrikan nasional tetap stabil, meskipun ada sorotan terhadap stok HOP yang rendah dan kondisi logistik yang menantang.
