JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) mendesak dilakukannya reformasi subsidi energi guna memangkas beban APBN yang dinilai masih bocor kepada kelompok masyarakat mampu. 

Skema penyaluran subsidi secara tertutup dan tepat sasaran (targeted subsidy) menjadi fokus utama agar dana negara tidak lagi salah sasaran. 

Anggota DEN, Saleh Abdurrahman, menegaskan bahwa prinsip keadilan sosial harus dikedepankan dalam pemberian subsidi agar hanya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Saleh menjelaskan bahwa optimalisasi teknologi digital menjadi instrumen paling siap untuk memitigasi risiko pembengkakan anggaran. "Untuk subsidi BBM, pelaksanaan subsidi tertutup lewat QR Code perlu dimasifkan dan diawasi dengan ketat, agar kebocoran-kebocoran yang terjadi bisa dieliminir," ujarnya, Jumat (12/6/2026). 

Selain itu, ia menyoroti perlunya revisi Perpres Nomor 191 agar BPH Migas memiliki landasan hukum yang kuat dalam mengatur kriteria konsumen yang berhak mengonsumsi BBM jenis Pertalite.

Senada dengan langkah tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, tengah mematangkan platform reformasi subsidi listrik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. 

Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 62,9% dari anggaran subsidi energi yang mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. 

Oleh karena itu, skema pemberian subsidi akan dirombak total dari berbasis barang menjadi bantuan langsung berbasis individu.

Langkah ini dilakukan dengan mengacu pada Inpres Nomor 4 Tahun 2025, yakni menggeser basis data penerima manfaat menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Dengan sistem ini, pemerintah berharap kelompok masyarakat bawah dapat terproteksi secara lebih baik dan kebocoran anggaran negara dapat ditekan secara signifikan melalui tata kelola yang lebih efisien dan transparan.