JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penjelasan terkait fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sempat dikhawatirkan bakal memengaruhi tarif angkutan umum Bus Trans Jatim di wilayah tersebut.
Pada wilayah berbeda, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal menerapkan penyesuaian tarif pada sejumlah rute layanan angkutan umum TransJabodetabek dalam waktu dekat.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Nyono menyampaikan bahwa seluruh armada Bus Trans Jatim yang kini beroperasi memanfaatkan BBM bersubsidi jenis bio solar yang harganya tidak mengalami kenaikan.
"[Untuk jenis BBM yang digunakan armada Bus Trans Jatim] pakai solar, bukan [Pertamina] Dex, solar biasa. Pakai [BBM solar] subsidi," tutur Nyono, Senin (15/6/2026).
Layanan Bus Trans Jatim beroperasi melayani 7 koridor aktif di kawasan aglomerasi Gerbangkertasusila, yang mana sampai sekarang masih memberlakukan tarif jauh-dekat senilai Rp 5.000 bagi masyarakat umum, serta Rp 2.500 khusus untuk kaum santri dan pelajar.
Tiket tersebut dapat dimanfaatkan dalam durasi 2 jam tanpa perlu membayar kembali.
Nyono memastikan hingga saat ini belum ada pergeseran tarif untuk transportasi publik, kendati beberapa perusahaan otobus telah mengusulkan penyesuaian harga kepada pemerintah provinsi.
"Dari sisi angkutan umum belum ada penyesuaian tarif, tapi dari beberapa perusahaan sudah mengajukan penyesuaian. Kami menunggu dulu karena masih ada keputusan dari pemerintah pusat," ucapnya.
Lebih lanjut, Nyono menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak mempunyai otoritas untuk menaikkan tarif angkutan umum akibat efek dinamika harga BBM.
Menurut penjelasannya, pemerintah pusat memegang formula serta metode spesifik lewat keputusan eskalasi untuk menetapkan penyesuaian tarif transportasi publik.
"Di sana ada keputusan eskalasi. Kami tidak bisa memutuskan secara sepihak," tegasnya.
Nyono menguraikan bahwa wewenang Dishub Jatim cuma sebatas pada regulasi tarif angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) serta transportasi penyeberangan di dalam area provinsi. Sementara untuk regulasi yang berdampak nasional, sepenuhnya menjadi domain dari Kementerian Perhubungan.
Untuk periode sekarang, Nyono menegaskan belum ada ketetapan mengenai kenaikan tarif untuk angkutan AKDP maupun penyeberangan.
"AKDP belum. Kami menunggu keputusan atau perintah dari [pemerintah] pusat," tegasnya.
Bukan hanya itu, Dishub Jatim mengonfirmasi telah menggelar urun rembuk bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) terkait imbas dari kenaikan harga BBM tersebut. Walakin, pembicaraan itu masih berjalan terbatas lantaran menunggu kepastian regulasi eskalasi dari pemerintah pusat.
"Kemarin sudah ada komunikasi dengan Organda, tapi tidak secara intensif karena kami menunggu kebijakan eskalasi. Kalau tidak ada kebijakan eskalasi, kami tidak bisa mengambil keputusan sendiri," pungkasnya.
Seperti yang diwartakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa tidak seluruh rute Transjabodetabek bakal diterapkan penyesuaian tarif.
"Jadi, saya ingin menjelaskan, karena sudah di beberapa media itu mengutipnya menurut saya tidak proper, terutama untuk Transjabodetabek, seakan-akan akan mengalami kenaikan Rp10.000 sampai dengan Rp15.000.
Tidak semua Transjabodetabek itu akan mengalami kenaikan yang seperti itu," kata Pramono di Jakarta Barat, Kamis (11/6/2026).
Pramono menyebutkan hanya rute-rute tertentu saja yang bakal disesuaikan tarifnya, salah satunya yakni rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta. Kendati begitu, Pramono masih belum menjabarkan secara rinci mengenai rute ataupun nominal tarif yang bakal diimplementasikan.
Meski demikian, Pramono memastikan penyesuaian ongkos tersebut tidak akan membebani masyarakat, baik bagi warga Jakarta maupun wilayah penyangga di sekitarnya.
"Sekali lagi, bagi saya, yang paling penting bukan perubahan atau penyesuaian harga, tetapi membuat warga Jakarta lebih nyaman, lebih menikmati TransJabodetabek," ungkap Pramono.
