JAKARTA - Pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa 17 daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih memerlukan perhatian lebih.
Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menegaskan bahwa kondisi pascabencana di beberapa daerah tersebut masih membutuhkan perhatian dan bantuan untuk pemulihan.
Dalam pemantauan yang dilakukan di lapangan, Tito menyampaikan bahwa dari 52 kabupaten/kota yang terdampak di tiga provinsi tersebut, terdapat perbedaan tingkat kerusakan dan kebutuhan yang harus segera ditangani.
Beberapa daerah sudah mulai pulih, namun masih ada wilayah yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi.
Daerah Terdampak yang Masih Membutuhkan Perhatian
Berdasarkan laporan dari Mendagri, terdapat 17 daerah yang membutuhkan perhatian khusus setelah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera.
Wilayah-wilayah ini tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan kerusakan infrastruktur dan pemukiman yang signifikan.
Di Aceh, beberapa daerah yang teridentifikasi masih membutuhkan perhatian adalah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah.
Sementara itu, di Sumatera Utara, wilayah yang memerlukan perhatian adalah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan. Di Sumatera Barat, bantuan masih sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Pesisir Selatan.
Tito Karnavian menekankan pentingnya penanganan yang cepat dan tepat, terutama dalam membersihkan lumpur di daerah dataran rendah seperti Aceh Tamiang, serta normalisasi sungai yang sempat meluap, seperti Sungai Aceh Tamiang dan Sungai Merdu di Pidie Jaya.
Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Mendagri Tito Karnavian mengusulkan beberapa langkah penting untuk mempercepat pemulihan kawasan yang terdampak bencana. Salah satu fokus utama adalah pembersihan lumpur yang harus segera dilakukan untuk mengembalikan aksesibilitas daerah-daerah yang terisolasi. Ia juga mendorong upaya normalisasi sungai agar potensi banjir dapat diminimalisir di masa mendatang.
Tito mengusulkan pengurangan jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda pengungsian dengan cara memberikan bantuan kepada korban bencana yang rumahnya rusak.
Untuk rumah yang rusak ringan, bantuan sebesar Rp 15 juta akan diberikan, sedangkan untuk rumah yang rusak sedang, alokasi bantuan naik menjadi Rp 30 juta.
Bagi rumah yang rusak berat atau bahkan hilang, pemerintah akan menyediakan hunian sementara (huntara) atau dana tunggu hunian sebesar Rp 1,8 juta untuk sewa rumah atau tinggal di rumah keluarga.
Anggaran untuk Infrastruktur dan Pemulihan Rumah Terdampak Bencana
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan infrastruktur dasar di tiga provinsi yang terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
AHY menyampaikan bahwa anggaran tersebut diperkirakan mencapai Rp 51,8 triliun untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Pemerintah juga merencanakan anggaran khusus untuk memperbaiki rumah-rumah yang terdampak. Total estimasi anggaran untuk pemulihan rumah adalah sekitar Rp 8,2 triliun, yang akan digunakan untuk memperbaiki lebih dari 230.000 rumah yang rusak di tiga provinsi tersebut.
Aceh menjadi provinsi yang paling parah terdampak dengan lebih dari 208.000 rumah rusak, disusul oleh Sumatera Utara dengan lebih dari 24.000 rumah dan Sumatera Barat dengan sekitar 5.800 rumah yang rusak.
AHY menambahkan, pemerintah telah menyusun rencana anggaran untuk mempercepat perbaikan rumah-rumah warga yang terdampak bencana.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar masyarakat dapat segera kembali ke rumah mereka dan melanjutkan kehidupan mereka.
Sinergi Pemerintah untuk Meningkatkan Pemulihan Pasca-Bencana
Pemerintah pusat, bersama dengan pemerintah daerah dan berbagai lembaga lainnya, terus bekerja sama untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan lancar dan tepat waktu.
Keberhasilan pemulihan pascabencana sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk instansi terkait di pusat dan daerah.
Dengan adanya alokasi anggaran yang jelas dan upaya koordinasi antara berbagai pihak, diharapkan proses pemulihan akan berjalan lebih cepat dan efektif.
Tito Karnavian menekankan bahwa penanganan pascabencana harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar masyarakat yang terdampak dapat kembali menjalani kehidupan mereka dengan normal dan produktif.
