JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu memberikan catatan bahwa kesuksesan transformasi badan usaha milik negara (BUMN) di bawah SWF Danantara Indonesia tidak boleh hanya diukur dari berkurangnya entitas bisnis lewat merger atau konsolidasi.
Ia menilai bahwa tantangan krusialnya justru ada pada proses penyatuan perusahaan-perusahaan yang digabungkan tersebut.
"Tahap yang jauh lebih penting adalah memastikan integrasi pasca-merger berjalan efektif, mulai dari harmonisasi budaya kerja, penyelarasan proses bisnis, penguatan tata kelola perusahaan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia," kata Christiany dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7/2026).
Proses transformasi BUMN sendiri tidak terjadi secara mendadak. Sejumlah hasil positif di sektor keuangan yang tampak pada 2025 merupakan buah dari keputusan strategis terdahulu, meliputi restrukturisasi organisasi, perombakan model bisnis, hingga pembenahan aspek fundamental perusahaan.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa orientasi BUMN tidak melulu soal profit, melainkan juga kebermanfaatan bagi publik.
"BUMN semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat dalam bentuk pemberian persamaan kesempatan dari segala lapisan, dari UMKM, komersial maupun korporasi," ujar Rosan.
Langkah pembenahan telah diterapkan oleh PT Pupuk Indonesia yang mengubah sistem subsidi dari cost-plus ke mekanisme mark-to-market. Perubahan kebijakan ini memberikan keleluasaan bagi perusahaan dalam mengantisipasi gejolak harga komoditas sekaligus mendongkrak profitabilitas.
Di sektor energi, PT Pertamina (Persero) menjalankan strategi konsolidasi dengan menyatukan Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan Pertamina International Shipping (PIS) ke dalam Subholding Downstream.
Upaya ini dilakukan untuk memangkas birokrasi organisasi, meminimalkan operasional yang tumpang tindih, serta memperkokoh integrasi lini bisnis hilir.
Sementara itu, PT Krakatau Steel berhasil membuktikan kesuksesan restrukturisasi lewat pembalikan performa finansial, dari kerugian sebesar Rp981 miliar pada April 2025 menjadi keuntungan senilai Rp635 bias pada April 2026. Peningkatan ini berjalan beriringan dengan penyusutan utang perusahaan dari US$1,7 miliar menjadi US$1,1 miliar.
Kemajuan performa juga ditunjukkan oleh sektor kawasan industri. Sepanjang periode 2025, ketersediaan lahan industri mengalami penambahan mencapai 142 hektare.
Pendapatan sektor ini merangkak naik dari Rp3,09 triliun pada 2024 menjadi Rp3,81 triliun pada 2025, dengan perolehan laba yang ikut melonjak dari Rp830 miliar menjadi Rp1,3 triliun.
Transformasi ini pun turut memicu pertumbuhan investasi asing langsung (FDI) berkisar US$400 juta hingga US$500 juta serta membuka sekitar 10.000 lapangan kerja baru.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menjabarkan bahwa porsi terbesar dari efisiensi ini bersumber dari penghapusan transaksi berlapis (layering transaction) antara perusahaan induk dan anak usaha yang kerap memicu pemborosan finansial selama ini.
"Efisiensi yang paling besar sebetulnya datangnya dari layering transaction, karena umumnya anak-anak perusahaan di dalam BUMN itu mengerjakan pekerjaan dari induknya. Itu kemudian menyebabkan inefisiensi," kata Dony.
Ia menambahkan, skema konsolidasi tersebut diproyeksikan mampu memangkas ketidakefisienan operasional hingga Rp30 triliun per tahun. Di samping itu, ada potensi penghematan ekstra sekitar Rp20 triliun melalui kebijakan penutupan anak-anak perusahaan yang terus mengalami kerugian.
Pada perkembangan lain, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sukses mencetak keuntungan sebesar Rp1,48 triliun hingga April 2026, meroket 169 persen dari Rp550 miliar pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Hasil ini menempatkan Pelindo sebagai salah satu BUMN dengan pertumbuhan keuntungan tertinggi dalam program transformasi ini.
Kendati demikian, Christiany kembali mengingatkan bahwa keberlanjutan dari transformasi ini sangat bergantung pada kapabilitas BUMN dalam memelihara integrasi organisasi pasca-merger dan restrukturisasi, agar hasil yang dicapai tidak sekadar efisiensi sesaat, melainkan mampu memperkuat daya saing perusahaan dalam jangka panjang.