JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah lewat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) memantapkan pengembangan ekosistem ekonomi haji, demi memaksimalkan potensi ekonomi haji dan umrah yang ditaksir menyentuh angka berkisar Rp80 triliun per tahun.
"Pengembangan ekosistem ekonomi haji merupakan upaya untuk memastikan penyelenggaraan haji tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pelayanan ibadah, tetapi juga menghadirkan nilai tambah bagi perekonomian nasional melalui peningkatan keterlibatan produk, jasa, dan pelaku usaha dalam negeri," kata Direktur Jenderal PE2HU Jaenal Effendi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Ia menerangkan pihak pemerintah konsisten mempertajam bermacam program strategis demi menaikkan sumbangsih sektor haji dan umrah terhadap roda pertumbuhan ekonomi nasional.
Tindakan itu berawal dari pengokohan rantai pasok, perluasan konsumsi produk lokal, sampai ekspansi investasi pada sektor penyokong kelangsungan haji.
Salah satu program yang ditempuh ialah mendongkrak penetrasi produk asal Indonesia demi menyuplai keperluan jamaah haji serta umrah. Sampai sekarang, pemerintah sudah memacu ekspor 28 variasi bumbu Nusantara dengan bobot di atas 300 ton sekaligus penyiapan kisaran 3,1 juta paket makanan siap saji bagi jamaah.
Di samping itu, Ditjen PE2HU pun memajukan sektor transportasi serta pariwisata lewat optimalisasi penerbangan kosong (empty flight) demi memfasilitasi kedatangan wisatawan asal wilayah Timur Tengah menuju Indonesia.
Agenda yang bergulir lewat kerja sama bersama ragam pemangku kepentingan itu, tercatat telah melayani 1.723 penumpang dan bakal terus dipacu ke depannya.
Jaenal menyebutkan pemantapan ekosistem ekonomi haji pun ditempuh lewat metode investasi dari sektor hulu hingga hilir, mencakup pemantapan sistem pengadaan serta distribusi produk Indonesia demi keperluan jamaah.
Ketetapan itu dianggap dapat membuka celah lebih lebar bagi para pelaku usaha nasional demi berkontribusi dalam rantai nilai haji dan umrah dengan potensi menyentuh sekitar 30 sampai 40 persen.
Di pihak lain, pemerintah konsisten mengonsep Platform Ekonomi Haji selaku instrumen integrasi ekosistem ekonomi haji berbasis digital demi mendongkrak efisiensi serta memperluas jangkauan pelaku usaha nasional.
Menurut Jaenal, keberhasilan pemantapan ekosistem ekonomi haji sangat bertumpu pada keterpaduan seluruh pemangku kepentingan.
“Ekosistem ekonomi haji tidak dapat dibangun oleh satu pihak. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memperkuat rantai pasok nasional, membuka peluang investasi, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, serta menghadirkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi,” kata dia.