JAKARTA - Perdebatan mengenai masa depan pelaksanaan pemilihan kepala daerah kembali mencuat di ruang publik. Di tengah wacana perubahan mekanisme Pilkada, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegaskan sikapnya untuk tetap mempertahankan pemilihan langsung oleh rakyat, namun dengan pendekatan teknologi melalui sistem e-voting. Gagasan ini dinilai sebagai jalan tengah antara efisiensi anggaran dan penguatan demokrasi.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai pemanfaatan teknologi dalam Pilkada justru dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan klasik, mulai dari biaya tinggi hingga potensi praktik politik uang. PDIP pun menyatakan kesiapan untuk memperjuangkan sistem tersebut sebagai bagian dari reformasi pemilu nasional.
E-Voting Dinilai Efisien Dan Menjaga Integritas
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa sistem e-voting memiliki potensi besar untuk memangkas biaya penyelenggaraan Pilkada langsung. Menurutnya, pemilihan kepala daerah oleh rakyat tetap harus dipertahankan demi menjaga integritas demokrasi.
Hasto menilai, sistem pemungutan suara elektronik dapat meminimalkan berbagai celah penyimpangan yang selama ini kerap muncul dalam kontestasi politik. Selain itu, e-voting juga dianggap mampu mengurangi praktik politik uang yang sering menjadi sorotan publik.
Sistem ini, menurut Hasto, sejalan dengan semangat PDIP untuk menghadirkan demokrasi yang bersih, transparan, dan berkeadilan, tanpa harus mengorbankan hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya.
Usulan Resmi PDIP Dalam Rakernas
Hasto menegaskan bahwa PDIP secara resmi mengusulkan Pilkada langsung dengan penerapan sistem e-voting dalam rapat kerja nasional partai. Ia menyebut, gagasan tersebut merupakan bagian dari terobosan yang sejak lama diperjuangkan PDIP.
“Pelaksanaan secara e-voting ini, merupakan terobosan yang diperjuangkan PDI Perjuangan,” kata Hasto.
Menurutnya, PDIP tidak sekadar melempar wacana, tetapi telah melakukan kajian dan simulasi terkait penerapan e-voting. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa sistem ini dapat diimplementasikan secara realistis di Indonesia.
Hasto menegaskan bahwa demokrasi harus terus berkembang mengikuti zaman, termasuk dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang tersedia saat ini.
Pengalaman India Jadi Contoh Penerapan
Hasto mengungkapkan bahwa PDIP telah melakukan simulasi Pilkada langsung menggunakan sistem e-voting. Ia menilai, pengalaman negara lain dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia.
“Kami telah melakukan simulasi, Ibu Megawati sejak 10 tahun yang lalu itu mencoba, India saja bisa e-voting, maka kita juga harus bisa, dengan mendayagunakan seluruh kemampuan nasional kita,” kata dia.
Menurut Hasto, keberhasilan India dalam menerapkan e-voting menunjukkan bahwa sistem tersebut bukan hal yang mustahil. Dengan kesiapan sumber daya manusia dan teknologi nasional, Indonesia dinilai mampu mengadopsi sistem serupa.
Ia juga menyebut bahwa pemerintah dapat menggandeng berbagai pihak untuk mewujudkan e-voting, termasuk perguruan tinggi dan lembaga riset nasional, guna memastikan sistem berjalan aman dan efisien.
“Misalnya melibatkan perguruan tinggi untuk merancang sistem e-voting tersebut agar biaya bisa semurah-murahnya,” ujar dia.
Perbedaan Sikap Dengan Usulan DPRD
Hasto kembali menegaskan bahwa PDIP tetap menolak Pilkada yang dilakukan melalui DPRD. Menurutnya, pemilihan langsung oleh rakyat merupakan prinsip dasar demokrasi yang tidak boleh ditinggalkan.
“Inilah berbagai langkah progresif, kepala daerah dipilih langsung itu biayanya bisa sekompetitif mungkin. Sehingga kepala daerah punya fokus dan tanggung jawab dalam membawa kemajuan daerahnya,” tutup dia.
Sikap PDIP ini muncul di tengah wacana yang disuarakan oleh Partai Golkar dan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemungkinan Pilkada melalui DPRD. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan mekanisme tersebut sebagai alternatif pada pemilu mendatang.
Usulan itu disampaikan Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.
“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa diskursus mengenai sistem Pilkada masih akan terus berkembang, seiring dengan upaya mencari format terbaik bagi demokrasi Indonesia.
