JAKARTA - Pemulihan lahan pertanian pascabencana kini tidak hanya fokus pada rehabilitasi fisik, tetapi juga memastikan keberlanjutan penghasilan petani. 

Pemerintah menyiapkan skema padat karya yang memungkinkan petani tetap bekerja di lahan mereka sendiri sambil menerima upah harian, sehingga produktivitas sektor pertanian tidak terhenti.

Strategi ini diterapkan di sejumlah wilayah terdampak bencana, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi lokal sekaligus mempercepat pemulihan lahan pertanian. 

Melalui pendekatan ini, petani tidak hanya ikut serta secara aktif, tetapi juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk mempercepat proses rehabilitasi.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menekankan bahwa seluruh biaya rehabilitasi ditanggung pemerintah. Bantuan mencakup benih gratis, pengolahan tanah, hingga perbaikan jaringan irigasi, sehingga petani dapat fokus bekerja tanpa terbebani biaya tambahan. 

“Sawah yang rusak itu diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi saudara kita punya pendapatan, sementara benih dibantu gratis, pengolahan tanah, perbaikan irigasi semuanya dibantu pusat. Ini perintah langsung Bapak Presiden,” tegas Amran.

Pendapatan petani terjamin melalui padat karya

Skema padat karya memastikan petani memperoleh penghasilan harian selama proses pemulihan lahan berlangsung. Mereka bekerja di sawah milik sendiri dan menerima kompensasi yang cukup untuk kebutuhan keluarga, sehingga kesejahteraan tetap terjaga meskipun bencana sebelumnya merusak produktivitas.

“Pendapatan hariannya cukup untuk harian, bekerja di sawahnya sendiri. Sementara pengolahan tanah, benih, dan irigasi ditanggung pemerintah pusat,” ujar Amran. Dengan sistem ini, petani tetap termotivasi berkontribusi dalam proses rehabilitasi, sambil memastikan produksi pertanian tidak terhenti total.

Selain itu, padat karya meminimalkan pengangguran akibat bencana. Petani dan tenaga lokal dapat segera bekerja kembali, sehingga ekonomi lokal tetap berputar. Strategi ini menjadi model efektif dalam menggabungkan pemulihan lahan dan jaminan penghasilan bagi masyarakat terdampak.

Target dan luas lahan yang dipulihkan

Di Aceh, sekitar 10.000 hektare sawah direhabilitasi melalui program padat karya, dengan total kebutuhan tenaga kerja mencapai 200.000 Hari Orang Kerja (HOK) yang dibayar harian. Pemerintah menargetkan pemulihan lahan dengan kategori rusak ringan hingga sedang dapat diselesaikan maksimal dalam tiga bulan.

“Khusus Aceh, bersamaan dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang ringan dan sedang maksimal tiga bulan sudah selesai,” jelas Mentan Amran. Target waktu ini bertujuan agar musim tanam berikutnya tetap bisa dilakukan tepat waktu, mengurangi dampak kerugian bagi petani.

Selain Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga mendapat perhatian intensif, sehingga skema padat karya dapat diimplementasikan secara merata di seluruh wilayah terdampak. Pendekatan ini memastikan setiap hektare sawah dapat segera kembali produktif dan pendapatan petani tetap stabil.

Penerapan teknologi dalam rehabilitasi

Selain mengandalkan tenaga manusia, Kementan juga memanfaatkan teknologi modern untuk mempercepat rehabilitasi. Traktor digunakan untuk pengolahan tanah, jaringan irigasi diperbaiki secara intensif, dan lahan yang tertimbun lumpur dalam ditangani dengan teknologi drone.

“Ini teknologi baru yang kita gunakan,” ujar Amran. Penerapan teknologi memungkinkan proses pemulihan lebih cepat, efisien, dan presisi dibandingkan metode konvensional. Dengan begitu, produktivitas lahan dapat kembali optimal dalam waktu singkat.

Kolaborasi antara tenaga manusia dan teknologi modern menjadi kunci keberhasilan rehabilitasi pascabencana. Petani tetap terlibat aktif, sementara teknologi memastikan proses berjalan cepat dan tepat sasaran, sehingga target pemulihan tiga bulan realistis dan terukur.

Dampak strategi padat karya bagi sektor pertanian

Skema padat karya tidak hanya menjaga penghasilan petani, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan lokal. Dengan lahan yang cepat pulih dan produktivitas kembali normal, pasokan bahan pangan tetap stabil, bahkan setelah bencana besar.

Selain itu, pendekatan ini memberikan pembelajaran penting bagi pemerintah dan petani mengenai manajemen pemulihan lahan pascabencana. Integrasi tenaga manusia dengan dukungan finansial dan teknologi memastikan proses rehabilitasi efisien dan berkelanjutan.

Keberhasilan skema padat karya di Sumatera diharapkan menjadi model nasional. Program ini membuktikan bahwa rehabilitasi lahan pascabencana tidak harus mengorbankan pendapatan petani, sekaligus mempercepat pemulihan sektor pertanian secara menyeluruh dan berkelanjutan.