JAKARTA - Rapat Kerja Nasional XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) telah menetapkan sepuluh rekomendasi strategis yang akan menjadi agenda bersama bagi seluruh pemerintah kota dalam memperkokoh pembangunan wilayah urban yang tangguh, adaptif, serta berkelanjutan.
Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam mengungkapkan bahwa kesepuluh poin rekomendasi tersebut dikristalisasi dari serangkaian forum dan diskusi intensif yang digelar sepanjang pelaksanaan rakernas.
"Persoalan pemerintah kota hari ini tidak lagi semata-mata teknis. Solusinya membutuhkan ruang dialog dan political will agar berbagai rekomendasi daerah benar-benar menjadi kebijakan," kata Alwis dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Alwis di sela-sela agenda Dialog Kota Tangguh dan Mayors Talk di Kota Medan pada Rabu (1/7). Rumusan rekomendasi ini lahir dari berbagai pembahasan forum pada Rakernas XVIII APEKSI yang mengusung tema "Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat".
Alwis menilai pemerintah kota mempunyai pengalaman riil di lapangan dalam merespons berbagai hambatan pembangunan. Oleh sebab itu, berbagai usulan yang telah disusun ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kebijakan di tingkat nasional.
Adapun kesepuluh poin rekomendasi dari Rakernas XVIII APEKSI tersebut mencakup penguatan kapasitas fiskal serta reformasi relasi keuangan antara pusat dan daerah; pengelolaan regulasi terkait ASN, PPPK, beserta fleksibilitas dalam pembelanjaan daerah; hingga penguatan tata kelola Program Strategis Nasional di tingkat daerah.
Poin berikutnya meliputi percepatan penyediaan infrastruktur dan integrasi konektivitas antarwilayah; transformasi sistem tata kelola pemerintahan lewat digitalisasi pelayanan publik; peningkatan ketahanan lingkungan hidup serta penataan kota berkelanjutan; serta penguatan sektor ekonomi lokal dan pembangunan yang inklusif.
Selanjutnya, rekomendasi juga menggarisbawahi penguatan sektor tata ruang, kerja sama antarwilayah, dan pembangunan berbasis kewilayahan; penguatan aspek advokasi hukum serta kepastian regulasi; hingga pelibatan aktif generasi muda mulai dari tahap perencanaan, eksekusi, sampai pengawasan pembangunan kota.
Melalui sepuluh rekomendasi ini, ditegaskan bahwa ketahanan sebuah kota tidak sekadar bertumpu pada kesiapan dalam menanggulangi bencana.
Aspek tersebut juga mengikat komponen penting lainnya seperti penguatan kapasitas fiskal, optimalisasi mutu pelayanan publik, perputaran ekonomi, transformasi teknologi digital, pengelolaan kelestarian lingkungan, serta sinergi antarlevel pemerintahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menggarisbawahi bahwa Rakernas XVIII APEKSI bukan sekadar rutinitas seremonial belahan tahun.
Forum ini memegang peran strategis bagi jajaran pemerintah kota untuk saling berbagi pengalaman, mendistribusikan praktik terbaik, dan memformulasikan jalan keluar bersama demi menjawab tantangan pembangunan yang kian kompleks.
Menghadapi situasi keterbatasan fiskal di daerah, fluktuasi geopolitik, serta dinamika ekonomi nasional, pemerintah kota dinilai sangat memerlukan ruang bersama untuk saling menimba ilmu dan mempererat kolaborasi lintas daerah.
"Praktik-praktik terbaik itu ada di kawan-kawan kami sendiri. Kami di Kementerian Dalam Negeri melalui (Direktorat Jenderal Bina) Keuda, melalui (Direktorat Jenderal) Otda kemudian dapat data-data juga dari APEKSI, ini justru melihat dengan bangga dan optimis bagaimana kota-kota ini menjadi transformer, menjadi survivor dengan berbagai macam inisiatif-inisiatif," kata Bima saat membuka Rakernas XVIII APEKSI.
Bima menambahkan bahwa pelaksanaan rakernas ini juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkokoh rasa kebersamaan di antara para kepala daerah dengan meleburkan sekat-sekat politik, sekat birokrasi, maupun budaya feodalisme.
Di samping itu, Bima memotivasi seluruh pemerintah kota untuk terus mendongkrak pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) lewat berbagai terobosan inovasi tata kelola.
Ia mencatat ada beberapa kota yang dinilai sukses mengoptimalkan PAD mereka melalui penerapan sistem digitalisasi pembayaran, penguatan jalinan kolaborasi, serta faktor kepemimpinan kepala daerah yang mau mengawal langsung jalannya program di lapangan.
Bima menaruh harapan agar output dari Rakernas XVIII APEKSI ini bisa dijadikan sebagai landasan utama bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menciptakan tata kota yang semakin tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.
Rangkaian acara Rakernas XVIII APEKSI yang bergulir sejak 28 Juni sampai 4 Juli 2026 di Kota Medan ini sukses menjadi ruang interaksi bagi pemerintah kota untuk saling bertukar pengalaman, memperluas kemitraan, dan merancang solusi atas dinamika perkotaan.
Bukan hanya menggelar sidang organisasi, perhelatan besar ini juga disemarakkan oleh serangkaian program pendukung seperti Youth City Changers, Ladies Program, Forum Kepala Bappeda, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi Digital, Forum Pangan, Forum Bisnis, Karnaval Budaya Nusantara, hingga Indonesia City Expo.
