JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy (WtE) di berbagai wilayah aglomerasi di Indonesia.
Proyek ini diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengatasi permasalahan timbulan sampah sekaligus membuka peluang ekonomi hijau baru.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memaparkan bahwa empat wilayah aglomerasi telah rampung dalam proses lelang dan siap memulai pembangunan pada Maret 2026.
Keempat wilayah tersebut adalah Denpasar Raya, Yogyakarta Raya, Bogor Raya, dan Kota Bekasi. “Berdasarkan informasi yang kami terima, maka empat lokasi aglomerasi telah selesai lelang dan diproyeksikan di Maret akan dilakukan ground breaking pembangunan,” kata Hanif.
KLH mencatat total terdapat 10 wilayah aglomerasi yang siap mengadopsi PSEL, dengan target pengelolaan sampah mencapai total 14.000 ton per hari. Kesepuluh wilayah tersebut adalah Denpasar Raya, Yogyakarta Raya, Bogor Raya, Bekasi Raya, Tangerang Raya, Medan Raya, Semarang Raya, Lampung Raya, Surabaya Raya, dan Serang Raya.
Proyek PSEL di bawah pengelolaan Danantara ini memerlukan investasi besar, yaitu antara Rp62 triliun hingga Rp102,3 triliun untuk pembangunan 20–33 fasilitas, serta estimasi biaya operasional sekitar Rp11,5 triliun–Rp19 triliun.
Meski anggaran terbilang jumbo, Hanif menekankan bahwa investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan membuka lapangan pekerjaan baru.
Skala Investasi PSEL dan Dampaknya pada Ekonomi Hijau
PSEL dikenal sebagai mekanisme pengelolaan sampah dengan biaya paling tinggi dibanding metode lain. Misalnya, pengolahan sampah organik memerlukan belanja modal Rp3,8 triliun untuk mengelola 18.205 ton per hari, dengan biaya operasional Rp850 miliar.
Sementara Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Refuse-Derived Fuel dengan kapasitas 17.890 ton per hari membutuhkan investasi hingga Rp17,9 triliun.
Hanif menegaskan bahwa walau investasi besar, aliran dana ini tidak “mati” karena menimbulkan aktivitas ekonomi baru. “Sebenarnya anggaran ini tidak mati karena juga berkonsekuensi menimbulkan ekonomi baru, ekonomi hijau yang selaras dengan fasilitas yang kita bangun,” ujarnya.
Dengan kata lain, pembangunan PSEL tidak hanya menyelesaikan masalah sampah, tetapi juga menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Proyek-proyek ini diproyeksikan menyerap tenaga kerja lokal, memicu kegiatan ekonomi terkait energi, dan mendorong inovasi teknologi pengelolaan sampah. Dengan skema WtE, limbah kota tidak hanya menjadi tantangan lingkungan tetapi juga sumber energi yang bernilai ekonomi tinggi.
Persiapan Groundbreaking dan Tantangan Teknis
Pembangunan PSEL memerlukan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun, sehingga selama masa transisi KLH tetap mendorong langkah-langkah strategis untuk menangani sampah di hilir.
Groundbreaking empat wilayah yang siap dibangun pada Maret 2026 menjadi titik awal bagi upaya pemerintah mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang modern.
Hanif menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Koordinasi ini menjadi kunci agar proses pembangunan berjalan lancar, dari desain teknis hingga operasional.
Selain itu, pengawasan ketat terhadap standar lingkungan menjadi prioritas agar proyek PSEL berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.
KLH juga mengingatkan bahwa wilayah lain yang belum memulai pembangunan tetap dipersiapkan untuk implementasi PSEL. Hal ini termasuk wilayah Tangerang Raya, Medan Raya, Semarang Raya, Lampung Raya, Surabaya Raya, dan Serang Raya, yang akan mengikuti jejak empat aglomerasi awal setelah lelang selesai.
Prospek Jangka Panjang Pengelolaan Sampah WtE
Penerapan PSEL di Indonesia memiliki dampak jangka panjang yang strategis. Selain mengurangi tekanan timbulan sampah yang terus meningkat, fasilitas ini mampu menghasilkan listrik dari limbah, yang akan menambah kapasitas energi nasional.
Skema WtE juga memungkinkan integrasi dengan ekonomi hijau, memicu inovasi teknologi ramah lingkungan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah.
Proyek ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, di mana pengelolaan sampah menjadi bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim. Dengan volume sampah yang terkelola 14.000 ton per hari dari sepuluh wilayah aglomerasi, potensi energi yang dihasilkan cukup signifikan.
Selain itu, pembangunan PSEL diperkirakan akan menarik investasi swasta tambahan, memperluas basis ekonomi hijau, dan menjadi model bagi daerah lain untuk mengadopsi teknologi serupa.
Dalam jangka panjang, sistem WtE dapat membantu Indonesia mencapai target pengurangan sampah dan pemanfaatan energi terbarukan secara efektif.
