JAKARTA - Pemerintah mulai menata ulang peran badan usaha milik negara di sektor energi agar lebih selaras dengan agenda strategis nasional.
Salah satu fokusnya adalah memastikan ketahanan energi melalui pengelolaan yang efisien, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam kerangka tersebut, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) bersama Danantara menegaskan perubahan arah bisnis BUMN energi, termasuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa seluruh BUMN akan diarahkan untuk mendukung tiga fokus utama pemerintah.
Ketiga fokus tersebut meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan sumber daya manusia. Arah kebijakan ini diharapkan mampu menjawab tantangan nasional, terutama tingginya ketergantungan pada impor energi dan beban subsidi yang terus meningkat.
PGN Difokuskan ke Hilir dan Tengah Rantai Bisnis
Dalam sektor energi, Dony menegaskan bahwa PGN tidak lagi diarahkan untuk menjalankan bisnis hulu. Perusahaan gas negara itu akan lebih difokuskan pada bisnis midstream dan downstream guna memperkuat distribusi dan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.
"Di sektor energi seperti PGN akan bergerak di bisnis midstream dan downstream, bukan upstream lagi," ujarnya.
Langkah ini dinilai sejalan dengan kebutuhan nasional untuk memperluas akses energi yang lebih efisien, terutama bagi rumah tangga. Dengan fokus pada pengolahan dan distribusi, PGN diharapkan dapat berkontribusi langsung dalam menekan ketergantungan masyarakat terhadap LPG impor.
Perluasan Jaringan Gas Rumah Tangga Terus Digenjot
Salah satu program utama yang akan terus digenjot adalah pengembangan jaringan gas rumah tangga. Program ini dinilai strategis untuk meningkatkan ketahanan energi sekaligus mengurangi beban subsidi LPG. Dony menyebutkan bahwa pembangunan gas kota akan dimulai dari Batam sebagai langkah awal.
"Trial pembangunan jaringan gas rumah tangga dilakukan di Batam. Setelah itu akan berlanjut ke 4 kota lainnya," katanya.
Selama ini, PGN memang aktif melakukan pembangunan dan perluasan jaringan gas rumah tangga di berbagai daerah. Hingga tahun 2025, tercatat lebih dari 821 ribu rumah tangga di 18 provinsi serta 74 kota dan kabupaten telah terlayani jaringan gas. Capaian ini menunjukkan peran signifikan PGN dalam memperluas akses energi yang lebih efisien dan stabil.
Selain itu, PGN juga membangun dan mengelola jaringan pipa transmisi serta pipa distribusi gas bumi dengan total panjang lebih dari 33.500 kilometer. Dari jumlah tersebut, sekitar 19.700 kilometer merupakan pipa jaringan gas rumah tangga, yang menjadi tulang punggung distribusi gas langsung ke konsumen akhir.
DME Disiapkan untuk Kurangi Ketergantungan LPG
Tidak hanya jaringan gas rumah tangga, Danantara juga menyiapkan langkah lanjutan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor. Salah satu upayanya adalah pengembangan Dimetil Eter atau DME sebagai alternatif energi bagi rumah tangga.
"Kami sudah menyiapkan program DME untuk menggantikan LPG yang sebagian besar impor. Groundbreaking proyek DME segera dilakukan pada akhir Januari atau awal Februari 2026 ini," tambah Dony.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan konsumsi LPG nasional pada 2026 mencapai sekitar 10 juta metrik ton. Di sisi lain, kapasitas produksi nasional hanya berada di kisaran 1,3 hingga 1,4 juta metrik ton per tahun. Kondisi ini menciptakan kesenjangan yang cukup besar antara kebutuhan dan produksi dalam negeri.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kesenjangan tersebut menyebabkan Indonesia mengalami defisit LPG sekitar 8,6 juta metrik ton, yang harus dipenuhi melalui impor.
Defisit inilah yang menjadi salah satu alasan kuat pemerintah mendorong pengembangan DME dan gas rumah tangga sebagai solusi jangka menengah dan panjang.
Dukungan Anggaran dan Sinergi Antar BUMN
Untuk memastikan ketahanan energi nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar dalam APBN 2026. Total dana yang disiapkan mencapai Rp 402,4 triliun. Anggaran tersebut difokuskan pada subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 381,3 triliun, serta pengembangan energi baru terbarukan senilai Rp 37,5 triliun.
Sejumlah BUMN juga telah menjalankan program awal terkait pengembangan DME. PT Bukit Asam Tbk (PTBA), misalnya, telah melakukan studi awal pengembangan DME. Selain itu, PTBA dan PGN turut menjalin kerja sama dalam hilirisasi batu bara melalui proyek Synthetic Natural Gas (SNG).
Rencananya, apabila proyek tersebut mampu berproduksi secara optimal, gas hasil olahan batu bara akan disalurkan kepada pelanggan-pelanggan existing PGN. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat pasokan energi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.
Dengan perubahan arah bisnis PGN dan penguatan program energi alternatif, pemerintah berharap ketahanan energi nasional dapat semakin kokoh. Fokus pada midstream dan downstream, perluasan jaringan gas rumah tangga, serta pengembangan DME menjadi bagian penting dari strategi besar menuju kemandirian energi Indonesia.
