LANSKAPFINANSIAL.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang Rp1,5 miliar dalam penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Hampir sebulan perkara bergulir, KPK belum mengumumkan satu pun tersangka. Warga pun berunjuk rasa menuntut penetapan tersangka, termasuk bila mengarah ke Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Penyelidikan menyasar tiga hal: Upah Pungut Pajak (UPP), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta mutasi pejabat di Pemkab Bogor. Penyidik masih memakai Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Umum.
Apa Saja yang Sudah Dilakukan KPK
Dalam hampir sebulan, KPK menggeledah sejumlah kantor pemerintahan, termasuk Bappenda, BKPSDM, dan Dinas Pendidikan. Sejumlah pejabat Pemkab Bogor juga dipanggil untuk diperiksa di Gedung Merah Putih.
Gelar perkara sudah dilakukan. Meski begitu, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. KPK belum memberi penjelasan resmi soal alasan belumnya penetapan tersebut.
Warga: Hukum Jangan Tumpul ke Bawah
Desakan datang dari Presidium Masyarakat Bogor Bersatu (PMBB). Ketuanya, Oman Rohman Pribadi alias Opri, meminta KPK tidak ragu menindak siapa pun yang terbukti terlibat.
"Sampai hari ini belum ada tersangkanya. Ada apa ini? KPK jangan ragu-ragu, segera tetapkan tersangkanya. Termasuk jika Bupati juga terbukti terlibat juga harus ditindak. Hukum jangan hanya tumpul ke bawah. Jangan sampai KPK diisukan masuk angin dan diintervensi," tegas Opri.
Ia menilai penetapan tersangka semestinya mengacu pada kecukupan alat bukti yang sudah dikantongi penyidik. Jabatan, kata dia, tidak boleh jadi penghalang.
Upah Pungut Petugas Desa Ikut Dipersoalkan
Anggota PMBB perwakilan warga Bogor Selatan, Azet Basuni, menyoroti pemotongan upah pungut yang dialami petugas pajak tingkat desa. Sejumlah petugas mengaku dipotong Rp50.000 tanpa penjelasan.
"Oleh karenanya penyidik KPK jangan membiarkan para koruptor ini tetap bergentayangan di Bumi Tegar Beriman. Sikat semua yang terlibat tanpa pandang bulu," tutur Azet.
Azet menyebut kasus ini menggerus kepercayaan warga terhadap pemerintah daerah. Sebagian warga, katanya, mulai mempertanyakan manfaat membayar pajak ketika dugaan penyimpangan muncul di pengelolaannya.
"Penyidik KPK harus segera tetapkan tersangka, kalau belum, kami enggan membayar pajak dan kami siap people power. Ini fakta. Berdasarkan pengakuan sejumlah petugas pemungut pajak di tingkat desa, mereka mengaku selama ini juga dipotong upah pungutnya sebesar Rp50.000. Tidak ada penjelasan untuk apa pemotongan itu. Mereka juga bingung," tegasnya.
Bupati Bogor Belum Terbukti Terlibat
Nama Bupati Bogor Rudy Susmanto muncul dalam desakan warga. Namun dugaan keterlibatan pihak mana pun, termasuk bupati, tetap harus dibuktikan lewat proses penyidikan dan alat bukti.
Hingga Rabu 16 September, KPK belum mengumumkan tersangka dalam perkara ini. Warga berharap proses hukum berjalan transparan dan tidak berhenti pada pemeriksaan maupun penggeledahan.
Bagi publik Bogor, kelanjutan kasus ini jadi ukuran apakah penegakan hukum berjalan setara untuk semua jabatan. Tekanan warga lewat aksi di Gedung Merah Putih menambah bobot tuntutan agar KPK segera menuntaskan penyelidikan.
