LANSKAPFINANSIAL.COM — Pelaku industri otomotif nasional bersama mitra Jepang menyampaikan sejumlah keluhan soal iklim usaha kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Persoalan yang paling disorot meliputi perizinan, akses pembiayaan bagi industri kecil dan menengah pendukung otomotif, serta sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di masa transisi menuju kendaraan listrik.
Keluhan itu disampaikan dalam acara Business Discussion Lunch di Nagoya, Jepang, Sabtu (19/9). Delegasi Kemenko Perekonomian yang hadir dipimpin Sesmenko Susiwijono Moegiarso, didampingi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon.
Susiwijono menyatakan pemerintah menerima seluruh masukan tersebut. Dia menegaskan komitmen menyempurnakan kebijakan lewat langkah konkret, termasuk menangani hambatan investasi yang masih berjalan.
"Pemerintah menyambut baik seluruh masukan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan kebijakan melalui langkah-langkah konkret, termasuk penanganan hambatan investasi yang tengah berjalan," ujarnya dikutip dari laman resmi Kemenko Perekonomian, Minggu (20/9/2026).
Tiga Hambatan yang Paling Disorot Pelaku Usaha
Dari rangkaian pertemuan di Nagoya, pemerintah mencatat setidaknya tiga keluhan utama yang berulang disampaikan mitra Jepang. Ketiganya menyangkut proses perizinan usaha, pembiayaan bagi IKM pemasok komponen, dan kepastian aturan TKDN saat industri beralih ke kendaraan listrik.
Susiwijono menilai daya saing industri dibangun dari perpaduan penguasaan teknologi, penguatan sumber daya manusia, dan ekosistem rantai pasok yang kokoh. Fondasi yang sama disebutnya menjadi dasar upaya Indonesia memperkuat industri manufaktur dan otomotif nasional.
Dia juga menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis Jepang di sektor otomotif dan komponen pendukungnya. Indonesia tidak hanya dipandang sebagai pasar, tetapi juga bagian dari rantai nilai global.
"Melalui dialog yang terbuka seperti ini, Pemerintah optimis kemitraan Indonesia-Jepang dapat terus tumbuh dan memberi manfaat nyata bagi perekonomian kedua negara ke depan," katanya.
25 Perjanjian Dagang Jadi Kartu Andalan Pemerintah
Dalam forum itu, pemerintah memaparkan Indonesia telah menandatangani 25 perjanjian perdagangan internasional, baik FTA maupun CEPA. Proses ratifikasi sejumlah perjanjian juga sudah rampung untuk mempercepat perluasan akses pasar.
Yang terdekat adalah IEU-CEPA. Ratifikasinya dijadwalkan mulai November 2026 dengan target implementasi Januari 2027. Langkah itu bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan di tengah outlook ekonomi global 2027 yang diproyeksikan 3,2-3,3 persen.
Dari sisi domestik, fondasi ekonomi masih didominasi sektor konsumsi dan investasi. Program bantuan sosial, subsidi, dan insentif fiskal terus dijalankan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat sisi permintaan.
Semikonduktor dan AI Jadi Pintu Masuk Baru
Pemerintah membuka jalan bagi sektor pertumbuhan baru, khususnya kecerdasan artifisial dan semikonduktor, lewat kerja sama internasional yang tengah dijajaki. Indonesia telah menjalin kerja sama dengan ARM pada awal tahun dan menjadi anggota WAICO.
Saat ini pemerintah masih menjajaki komunikasi dengan PAX Silica. Keikutsertaan Indonesia di forum-forum global itu diharapkan meningkatkan produktivitas ekonomi, terutama di sektor otomotif yang kian bergantung pada komponen semikonduktor dan teknologi cerdas.
Bagi pelaku usaha otomotif dalam negeri, hasil dialog di Nagoya menjadi sinyal bahwa perbaikan iklim investasi masih berjalan bertahap. Kepastian jadwal ratifikasi IEU-CEPA pada November 2026 akan menjadi penanda seberapa cepat keluhan perizinan dan TKDN mendapat jawaban konkret.
