LANSKAPFINANSIAL.COM — Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan utang neto Rp 506 triliun hingga 31 Agustus 2026, setara 60,8% dari target APBN tahun ini sebesar Rp 832,2 triliun. Capaian itu lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 464,6 triliun. Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto menjadi komponen utama dengan nilai Rp 527,4 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pembiayaan utang pemerintah masih berjalan sesuai jalur yang direncanakan. Menurut dia, posisi tersebut diperlukan untuk menopang kebutuhan APBN 2026.
"Pembiayaan utang neto realisasi Rp 506 triliun terdiri dari SBN neto Rp 527,4 triliun atau 66% dari target APBN. Sesuai rencana APBN, on track," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).
Rincian Komponen Pembiayaan Utang
Dari total pembiayaan utang neto, penerbitan SBN neto mencapai Rp 527,4 triliun. Angka itu setara 66% dari target APBN 2026 untuk SBN sebesar Rp 799,5 triliun.
Komponen pinjaman justru tercatat negatif Rp 21,4 triliun atau minus 65,5% terhadap target tahunan. Kondisi itu mencerminkan pembayaran pinjaman lebih besar dibandingkan penarikan pinjaman baru.
- Pembiayaan utang neto: Rp 506 triliun (60,8% target APBN Rp 832,2 triliun)
- SBN neto: Rp 527,4 triliun (66% target Rp 799,5 triliun)
- Pinjaman: negatif Rp 21,4 triliun (minus 65,5% target)
- Periode sama tahun lalu: Rp 464,6 triliun
Alasan Pemerintah Tetap Optimistis di Tengah Ketidakpastian Global
Suahasil menegaskan kinerja pembiayaan utang tetap terjaga meski ketidakpastian global masih tinggi. Pasar SBN Indonesia dinilai masih menunjukkan ketahanan dan mampu menarik minat investor.
"Pasar SBN kita tetap solid di tengah ketidakpastian global. Respons APBN memastikan pasar solid," ujarnya.
Pengelolaan APBN yang dinilai kredibel menjadi salah satu faktor yang membuat instrumen utang pemerintah masih diminati pemodal global. Suahasil menyebut spread yang ditawarkan masih cukup menarik bagi investor asing.
"RI masih relatif oke, kita ada spread yang tetap membuat bisa mengundang pemodal asing untuk beli SBN kita," kata Suahasil.
Strategi Pengelolaan Utang dan Likuiditas
Kementerian Keuangan menegaskan pembiayaan utang dikelola secara hati-hati dan terukur. Pertimbangannya mencakup kondisi kas negara serta dinamika pasar keuangan.
Pemerintah menjalankan strategi active cash and debt management. Tujuannya menjaga likuiditas tetap memadai sekaligus memastikan biaya utang tetap efisien dan risiko terkendali.
Dengan realisasi yang telah melewati 60% target tahunan, pemerintah meyakini pembiayaan APBN 2026 masih berada pada jalur sesuai rencana. Stabilitas pasar keuangan domestik diyakini tidak terganggu.
