LANSKAPFINANSIAL.COM — Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan realisasi transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp504,3 triliun hingga Agustus 2026. Angka itu setara 72,8 persen dari pagu awal APBN 2026 sebesar Rp693 triliun.
Namun pagu tersebut telah berubah. Pemerintah menambah alokasi untuk penanganan bencana di Sumatera dan kebutuhan daerah lain, sehingga total pagu TKD 2026 kini mencapai Rp715,34 triliun.
Tambahan Rp29,5 Triliun untuk Bencana dan Kebutuhan Daerah
Pemerintah mengalokasikan tambahan Rp10,6 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera. Selain itu, ada tambahan Rp18,9 triliun untuk kebutuhan non-bencana.
"Sejumlah pemerintah daerah juga mengatakan ada beberapa kesulitan yang perlu ditangani, maka ditambah lagi yang untuk non-bencana Rp18,9 triliun, sudah dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan-nya 198 tahun 2026," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Dengan pagu terbaru Rp715,34 triliun, realisasi Rp504,3 triliun hingga Agustus setara sekitar 70,5 persen.
Mekanisme Tunjangan Guru Berubah
Penyaluran TKD ikut terdorong oleh perubahan mekanisme tunjangan guru. Tunjangan yang sebelumnya diberikan per triwulan kini disalurkan setiap bulan.
Pemerintah juga menaikkan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Langkah itu untuk mendukung pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) di daerah.
"Belanja TKD, kinerjanya adalah telah disalurkan Rp 504,3 triliun kepada alokasi TKD," ujar Suahasil.
Ke Mana Saja Dana Mengalir
Suahasil menyebut TKD diarahkan untuk pemerataan layanan publik, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di sektor pendidikan, dana dipakai untuk program kesetaraan siswa, Tunjangan Profesi Guru (TPG), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta BOP PAUD.
Untuk kesehatan, TKD mendukung penguatan 50 rumah sakit umum daerah (RSUD). Sementara di infrastruktur, dana membiayai pembangunan dan perluasan sistem penyediaan air minum serta penanganan jalan.
TKD juga menopang pembayaran gaji sekitar 4,3 juta ASN daerah.
"Ini yang akan kita lihat terus, kita salurkan secara tepat waktu sehingga pemerintah daerah bisa terus menjalankan kegiatan pemerintah daerah," kata Suahasil.
Realisasi yang baru menembus 70,5 persen dari pagu terbaru menyisakan pekerjaan rumah bagi Kemenkeu. Sisa empat bulan jadi penentu apakah seluruh alokasi Rp715,34 triliun bisa terserap tepat waktu.
